Kena PAW, Andi Harun Gugat Ketua DPRD, DPD dan DPP Partai Golkar

Gugatan ditujukan tergugat I pihak yang telah melakukan proses pergantian antar waktu (PAW) terhadap penggugat sebagai anggota DPRD Kaltim

Kena PAW, Andi Harun Gugat Ketua DPRD, DPD dan DPP Partai Golkar
TRIBUNKALTIM.CO/BUDHI HARTONO
Andi Harun, Anggota DPRD Kaltim. 

Laporan wartawan TribunKaltim.co, Budhi Hartono

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Andi Harun mengingatkan, agar proses pergantian antar waktu (PAW) menghormati proses hukum yang sedang ditempuh di Pengadilan Negeri Samarinda.

Andi Harun menggugat secara perdata, terkait PAW dirinya sebagai anggota DPRD Kaltim.

Andi resmi menggugat Ketua DPRD Provinsi Kaltim, DPD I Partai Golkar Kaltim dan DPP Partai Golkar nomor: 141/Pdt.G/2016/PN.Smr.

"Hari ini gugatan perdata perdana. Agendanya pemeriksaan berkas administrasi," ujar Andi, usai dilantik sebagai advokat di Pengadilan Tinggi Kaltim, di Jalan M Yamin, Samarinda, Rabu (30/11/2016).

Dalam gugatannya disebutkan, penggugat adalah anggota DPRD Kaltim periode 2014-2019 sebagaimana surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor: 161.64-3456 Tahun 2014.

Baca: ‎Soal Rumah Sakit Islam, Andi Harun: Jika Proses Hukum Jalan, Jangan Diintervensi

Gugatan ditujukan tergugat I pihak yang telah melakukan proses pergantian antar waktu (PAW) terhadap penggugat sebagai anggota DPRD Kaltim masa jabatan 2014-2019.

Sementara pihak tergugat II adalah pihak yang telah mengajukan usulan pergantian antar waktu (PAW) sebagaimana surat tergugat II kepada tergugat I nomor: 022/DPD/GOLKAR/KT/X/2016 tanggal 8 Oktober 2016, menggantikan Abdurahman Alhasni.

Sedangkan turut tergugat, penggugat menyebutkan, untuk melakukan PAW didasarkan atas pada keputusan DPP Partai Golkar nomor: KEP-58/DPP/GOLKAR/IX/2015 tanggal 30 September 2015 tentang pemberhentian dari anggota Partai Golkar dan jabatan Ketua DPRD ‎Kota Bontang.

"Selama proses hukum masih berjalan, maka kelanjutan administrasi PAW harus menghormati hukum yang sedang berjalan. Karena, saya sudah mengajukan gugatan. Jadi biarkan proses gugatan ini berjalan sampai ada ketetapan hukum tetap (incracht van gewiwjsde)," tutur Andi Harun. (*)

Ikuti kami di
Penulis: Budhi Hartono
Editor: Syaiful Syafar
Sumber: Tribun Kaltim
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2016
About us
Help