‎Kuasa Hukum Golkar Sebut Andi Harun Belum Pernah Gugat Mahkamah Partai

Terkait sarana penyelesaian perselisihan diinternal partai melalui jalur Mahkamah Partai, kata Rokhim, tidak dilakukan Andi Harun.

‎Kuasa Hukum Golkar Sebut Andi Harun Belum Pernah Gugat Mahkamah Partai
TRIBUNKALTIM.CO/BUDHI HARTONO
Andi Harun, Anggota DPRD Kaltim. 

Laporan wartawan TribunKaltim.co, Budhi Hartono

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - ‎Koordinator Kuasa Hukum DPD I Partai Golkar Provinsi Kaltim, Abdul Rokhim mengungkapkan, bahwa proses verifikasi di internal partai belum pernah dilalui Andi Harun, sesuai aturan kepartaian.

Ia menyebutkan, yang dimaksud proses di internal partai yakni menggunakan upaya ke Mahkamah Partai.

"Mengenai perselisihan internal partai, diselesaikan di Mahkamah Partai. Ini belum, jadi seharusnya, Andi Harun mengajukan dulu permohonan gugatan ke Mahkamah Partai," jelas Abdul Rokhim, sebelum meninggalkan gedung Pengadilan Negeri Samarinda, Jalan M Yamin, Samarinda, Rabu (30/11/2016).

Dalam isi gugatan Andi Harun, lanjut Rokhim, tidak mengajukan ke Mahkamah Partai.

"Hanya mengirim surat ke DPP. Itu ditujukan ke DPP dan ditembuskan ke Mahkamah Partai saja," lanjut dia.

Baca: Kena PAW, Andi Harun Gugat Ketua DPRD, DPD dan DPP Partai Golkar

‎Terkait sarana penyelesaian perselisihan diinternal partai melalui jalur Mahkamah Partai, kata Rokhim, tidak dilakukan Andi Harun. Ia hanya melayangkan surat ke DPP.

"Surat ya dibalas dengan surat. Harusnya mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai, itu mekanismenya seperti sidang juga. Itu yang tidak dilakukan Andi Harun. Lalu dia kirim surat kembali," ujarnya.

Ia menjelaskan, surat yang dilayangkan ke DPP dan permohonan gugatan ke Mahkamah Partai secara hukum berbeda.

"Kalau berbentuk permohonan gugatan (terkait diberhentikan sebagai anggota partai dan ketua Golkar Bontang) itu kan terregister (Mahkamah Partai)," tambahnya.

Dalam Peraturan Mahkamah Partai No 2 Tahun 2016, Rokhim kembali memaparkan, bahwa ada sikap dari DPP Partai Golkar hanya merespo melalui surat saja, bukan gugatan ke Mahkamah Partai.

"Mestinya, pasal 32 ayat 1 soal kepartaian dulu. Apabila tidak ada yang puas, ‎dapat ditempuh ke peradilan umum," tambahnya. (*)

Ikuti kami di
Penulis: Budhi Hartono
Editor: Syaiful Syafar
Sumber: Tribun Kaltim
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2016
About us
Help