Ombudsman: 78,41 Persen dari 2.000 Layanan Publik Tidak Libatkan Masyarakat

pada tahun 2016 Republik Indonesia melakukan penilaian mencakup 12.000 produk pelayanan publik di 25 kementerian, 15 lembaga, 33 provinsi...

Ombudsman: 78,41 Persen dari 2.000 Layanan Publik Tidak Libatkan Masyarakat
TRIBUNKALTIM.CO/BUDI SUSILO
Ilustrasi - Petugas Disdukcapil Balikpapan melayani perekaman data e-KTP di kantor Disdukcapil Jl MT Haryono, Kelurahan Damai Baru, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. 

Laporan wartawan TribunKaltim.co, Muhammad Alidona

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Ombudsman RI mengungkapkan 78,41 persen dari 2.000 unit layanan publik tidak melibatkan masyarakat (Citizen Charter)  dalam penyusunan standar pelayanan publik.

Padahal, dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan pelibatan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan publik.

Selain itu, sebanyak 60,73 persen unit pelayanan publik di Indonesia tidak melaksanakan survei kepuasan masyarakat, padahal kurva kepuasan masyarakat merupakan salah satu tolok ukur bagi unit layanan untuk melakukan evaluasi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Adrius Meliana, mengatakan data tersebut merupakan hasil dari survei kompetensi penyelenggara layanan yang dilakukan Ombudsman RI pada kurun waktu Mei hingga Oktober tahun ini.

"Oleh karenanya, di samping melakukan survei kepatuhan atribut layanan, mulai tahun ini Ombudsman juga memberikan perhatian apakah unit layanan publik tersebut melibatkan masyarakat atau tidak dalam penyusunan standar pelayanan. Ini penting untuk meningkatkan partisipasi publik serta memperkuat sisi pengawasan,” kata Adrius.

Baca: Wow, Pelayanan Bandara SAMS Sepinggan Ranking Keenam Dunia

Disampaikannya,  pada tahun 2016 Republik Indonesia melakukan penilaian mencakup 12.000 produk pelayanan publik di 25 kementerian, 15 lembaga, 33 provinsi, 85 kabupaten dan 55 kota.

Tahun ini jumlah entitas yang disurvei oleh Ombudsman meningkat dibandingkan tahun 2015 yakni 22 kementerian, 15 lembaga, 33 provinsi, 64 kabupaten dan 50 kota.

Dari hasil survei tersebut diketahui bahwa sebanyak 44 persen atau 11 kementerian, 66,67 persen atau 10 lembaga, 39,39 persen atau 13 dari 33 provinsi, 18 persen atau 15 dari 85 kabupaten dan 29 persen atau 16 dari 55 kota yang masuk dalam zona hijau atau zona kepatuhan tinggi dalam penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.

"Akan dilaksanakan penganugerahan predikat kepatuhan terhadap pelayanan publik kepada entitas yang masuk ke dalam zona hijau atau zona kepatuhan tinggi di Jakarta pada awal Desember 2016. Rencananya akan diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia," kata Adrius. (*)

Ikuti kami di
Penulis: Muhammad Alidona
Editor: Syaiful Syafar
Sumber: Tribun Kaltim
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2016
About us
Help