Pengamat Nilai Moratorium Ujian Nasional Berdampak Negatif

Diketahui, Mendikbud mewacanakan akan menyerahkan pelaksanaan ujian akhir ke provinsi (SMA sederajat) dan ke kabupaten/kota (SD/SMP).

Pengamat Nilai Moratorium Ujian Nasional Berdampak Negatif
TRIBUNKALTIM.CO/RAFAN DWINANTO
Pengamat Pendidikan Kaltim, Nanang Rijono 

Laporan TribunKaltim.co, Rafan A Dwinanto

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi memoratorium Ujian Nasional (UN), dinilai banyak menimbulkan dampak negatif.

Hal ini diungkapkan Pengamat Pendidikan Kaltim, Nanang Rijono, Rabu (30/11/2016).

Nanang menilai, menyerahkan ujian akhir ke daerah, membuat standar kualitas pendidikan tak seragam antara daerah satu dengan lainnya.

Diketahui, Mendikbud mewacanakan akan menyerahkan pelaksanaan ujian akhir ke provinsi (SMA sederajat) dan ke kabupaten/kota (SD/SMP).

"Yang bikin soal itu masing-masing daerah. Standar kesukaran soalnya beda-beda. Akhirnya, siswa yang hebat di sekolahnya, belum tentu hebat di sekolah lain," kata Nanang.

Baca: Hapus Ujian Nasional, Mendikbud Ganti Dengan Ini

Padahal, kata Nanang, UN berfungsi sebagai alat pemetaan pemerataan kualitas pendidikan di Negeri ini.

"Jika yang buat soal masih Puspendik, ya artinya masih UN juga dong," katanya lagi.

Belum lagi berbicara anggaran. Diketahui, Mendikbud mengungkapkan moratorium UN akan menghemat anggaran hingga setengah triliun. Dana sebesar ini, kata Menteri, bisa dialihkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.

"Jika dihitung, Rp 500 miliar dibagi peserta UN, maka per peserta hanya dapat Rp 60 ribu. Lah, dana sekian mana cukup untuk bantu sekolah meningkatkan kualitas," ungkap Nanang. (*)

Ikuti kami di
Penulis: Rafan Dwinanto
Editor: Syaiful Syafar
Sumber: Tribun Kaltim
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2016
About us
Help