70 Persen Pengusaha Perhutanan di Kaltimtara Enggan Bayar Pajak, Ini yang akan Dilakukan Samon Jaya

Tetapi, langkah itu pasti akan kita tempuh jika mereka tetap membandel dan tidak membayar sesuai kondisi rill

70 Persen Pengusaha Perhutanan di Kaltimtara Enggan Bayar Pajak, Ini yang akan Dilakukan Samon Jaya
TRIBUNKALTIM/ACHMAD BINTORO
Kepala Kanwil DJP Kaltimtara, Samon Jaya (tiga dari kiri) diapit Ketua Apindo Samarinda Apry Novel Chaniago, Ketua Apkindo Kalimtara Taufan Tirkaamiana, dan Ketua ISWA Kaltimtara Azharin dalam gathering bersama sekitar 40 pengusaha perkayuan dan kehutanan di gedung MPI Kaltim, Samarinda, Selasa (29/11/2016). Samon prihatin, tingkat kepatuhan pengusaha sektor ini masih sangat rendah dalam membayar pajak dan ikut tax amnesty. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara, Samon Jaya merasa prihatin dengan masih rendahnya tingkat kepatuhan para wajib pajak dari perusahaan-perusahaan perkayuan dan kehutanan di dua provinsi ini. Tercatat sekitar 70 persen yang tak bayar pajak.

"Saat ini kami masih mengimbau. Masih terus sosialisasi untuk segera mengikuti tax amnesty tahap kedua ini. Jika sampai tahap ketiga Maret 2017 masih juga diabaikan maka tidak akan ada ampun lagi. Law enforcement harus ditegakkan," tegas Samon menjawab pertanyaan TribunKaltim.co usai melakukan gathering bersama sekitar 40 pengusaha perhutanan di gedung Masyarakat Perhutanan Indonesia (MPI) Kaltim, Samarinda, Selasa (29/11/2016).

Angka persentase tersebut bisa jadi lebih besar sebab belum semua melaporkan. Pihaknya pernah menginventarisir jumlah wajib pajak di sektor ini mencapai 591 perusahaan. Yang sudah melaporkan dan tercatat sebagai wajib pajak di wilayah Kanwil DJP Kaltimtara 52 perusahaan.

Dari jumlah itu, hanya 14 (27 persen) yang sudah membayar pajak badan PPh pasal 25/29 pada tahun 2015.

Ada bermacam sebab rendahnya kepatuhan ini. Ada karena ketidaktahuan. Sibuk urus bisnisnya, dan mindset yang keliru sehingga pemerintah dianggap hanya merepotkan mereka. Mason berharap dengan sosialisasi semacam ini kepatuhan akan meningkat. Mulai kepatuhan pelaporannya, hingga benar dalam pembayaran pajaknya.

Saat ini pihaknya akan membiarkan dulu mereka untuk mengisi dan melaporkannya. Tapi nantinya kita kroscek dan minta agar diperbaiki. Jika tetap tidak ada perbaikan, enforcement harus dijalankan. Tapi sebaiknya janganlah sampai kita tempuh langkah itu. Biaya enforcement itu mahal. Mahal bagi pemerintah, apalagi bagi yang kena wajib pajak.

"Tetapi, langkah itu pasti akan kita tempuh jika mereka tetap membandel dan tidak membayar sesuai kondisi rill."

Dalam UU disebutkan petugas berwenang mengeluarkan surat ketetapan pajak. Jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan, maka petugas bisa melakukan upaya penagihan secara paksa. Sekarang kami berikan dulu kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki datanya.

"Kita berikan waktu untuk ikut tax amnesty. Setelah 31 Maret 2017, kami akan lakukan pemeriksaan kepada mereka yang tidak ikut program ini," tegas Mason.

Menurut dia, dari 52 itu hanya 30 persen yang bayar. Perusahaan travel haji dan umrah malah lebih parah. Dari 14 perusahaan, hanya 3 yang bayar pajak. Notaris, hanya sekitar 20 dari 100 notaris yang bayar. Itu pun yang bayar di atas Rp 100 juta hanya dua orang.

Menjawab pertanyaan berapa besar potensi pajak di perhutanan, Mason belum tahu pasti. Sebab data belum semua masuk. "Sudah ada yang bayar, tapi kan kita belum tahu apakah yang dibayar itu benar atau tidak. Sebab data menyeluruh belum kita pegang," jelasnya.

"70 persen perusahaan itu beroperasi tapi dalam keadaan merugi, sehingga tidak bayar pajak. Tapi apa betul seperti itu? Kalau rugi kok masih jalan," tambahnya.

Mason lebih jauh menjelaskan, dari 51 WP perusahaan perkayuan dan kehutanan itu, baru 18 WP yang ikut amnesty pajak. Nilai tebusannya hanya Rp 1,067 miliar. Angka itu menurutnya masih amat kecil. Bahkan, kalah dengan yang dibayarkan seorang wajib pajak perorangan, yang bayar sebesar Rp 18 miliar, lalu ditambah lagi Rp 8 miliar.

Ketua Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo) Kaltim Taufan Tirkaamiana mengatakan, industri kayu bisa berdiri saja sudah untung. Kinerja perusahaan diakui terus menurun karena harga plywood dari dulu hingga kini masih bertahan di US$400/m3.

"Jadi selama ini kami lebih berharap dari selisih kurs saja. Mungkin karena itu banyak industri perkayuan yang masih beroperasi tapi tidak mampu bayar pajak. Kami lebih utamakan asal bisa jalan saja dulu, agar tidak sampai merumahkan karyawan." (bin)

Ikuti kami di
Editor: Achmad Bintoro
Sumber: Tribun Kaltim
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2016
About us
Help