TribunKaltim/
Home »

News

» Etam

Warga Desa Ini harus Perjuangkan Hutan Adat agar Keluar dari Konsesi Perusahaan

Fathur Roziqin Fen, dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kaltim mengatakan, konflik tenurial di kabupaten termuda Kaltim, mencuat sejak 2014

Warga Desa Ini harus Perjuangkan Hutan Adat agar Keluar dari Konsesi Perusahaan
tribunkaltim.co/rafan arif dwinanto
Sejumlah LSM yang tergabung di Koalisi Kemanusiaan untuk Kedaulatan Masyarakat Adat, mengungkapkan persoalan konflik tenurial di Mahulu yang tak kunjung usai 

Laporan Tribun Kaltim, Rafan A Dwinanto

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemprov Kaltim dan Pemerintah Pusat diharapkan turun tangan mengatasi konflik tenurial (lahan) yang terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Provinsi Kalimantan Timur.

Hal ini diungkapkan Koalisi Kemanusiaan untuk Kedaulatan Masyarakat Adat, yang merupakan gabungan dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kaltim, Jumat (9/12/2016).

Fathur Roziqin Fen, dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kaltim mengatakan, konflik tenurial di kabupaten termuda Kaltim ini, sudah mencuat sejak 2014 lalu.

"Buntutnya seorang warga bernama Tekwan dipidana, lantaran berupaya memertahankan hutan adat. Konflik ini terus berlanjut. Dan kini, warga terus mendapat intimidasi yang diduga dilakukan pejabat di Mahulu dan perusahaan kayu," kata Fathur.

Baca: Ardiansyah Dukung Penuh Perjuangan Status Hutan Adat Wehea

Fathur memaparkan, saat ini, warga yang bermukim di Desa Long Isun sedang berjuang agar wilayahnya keluar dari konsesi perusahan.

Ada delapan kampung di Mahulu yang masuk dalam konsesi perusahaan kayu tersebut.

"Kami mendorong agar Pemprov dan KLHK (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) mengambil alih persoalan ini. Karena, Pemkab tidak berwenang lagi mengelola hutan.

Selain itu, KLHK juga punya regulasi berupa Peraturan Menteri (Permen) 85 Tahun 2015, khusus untuk menyelesaikan konflik tenurial," urai Fathur. (*)

Penulis: Rafan Dwinanto
Editor: Amalia Husnul Arofiati
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help