Berita Pemkab Kutai Timur

Pemkab Gelar Assessment untuk Dua Tingkatan, Ratusan Pejabat Eselon Ikuti Penilaian

Secara teknis, 230 peserta dites tentang kinerja di tempat kerja, cara bagaimana pejabat mengambil keputusan, dan kapasitasnya.

Pemkab Gelar Assessment untuk Dua Tingkatan, Ratusan Pejabat Eselon Ikuti Penilaian
HO_HUMAS SETKAB KUTIM
Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Irawansyah, memberikan masukan saat pelaksanaan assessment di depan ratusan peserta pejabat eselon di Gedung Olahraga Stadion Kudungga, Kamis (22/12). 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Sebanyak 230 pejabat eselon di lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mengikuti assessment dalam dua tingkatan, yaitu organisasi dan pegawai. Pelaksanaan assessment yang diselenggarakan di Gedung Olahraga Kompleks Stadion Kudungga Sangatta, Kamis (22/12) ini dibuka oleh Sekretaris Kabupaten Irawansyah.

Untuk diketahui assessment ditujukan untuk menyeleksi kinerja aparat pemerintah berjalan sesuai tupoksi sesuai dasar UU No 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (APN) dan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

“Peserta pejabat pemerintah di assessment tahun ini terdiri dari eselon IIB ada 5 orang, IIIA 5 orang, IIIB 25 orang, IVA 109 orang, VB 30 orang, dan terakhir golongan non struktural sebanyak 56 orang,” sebut Kepala BKPP Zainuddin Aspan.

Khusus untuk organisasi di Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), guna mendapatkan pejabat sesuai dengan kemampuan ataupun keahlian yang dibutuhkan. Mengembangkan potensi personel secara terus menerus, dan mendiagnosa kebutuhan pelatihan serta pengembangan bagi organisasi.

Sementara untuk pegawai, tes assessment dipergunakan sesuai dengan kompetensi dia ditempatkan bekerja, mengoptimalkan diri, serta mengetahui kebutuhan pengembangan diri berdasarkan feedback (memberi masukan kembali).

“Assessment digelar oleh panitia Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kutim sesuai surat edaran Kepala Kepegawaian Negara No K.26-30/V.108-6/99 Tanggal 4 November 2016 perihal penjelasan atas beberapa permasalahan kepegawaian sebagai dampak berlakunya peraturan pemerintah No.18/2016 tentang perangkat daerah,” kata mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutim ini.

Sebelum membuka acara, Sekkab Irawansyah dalam kesempatan itu langsung mendekat kearah peserta tes untuk mengimbau seluruh pejabat yang ikut. Seperti pejabat eselon II hingga V untuk bisa menyesuaikan nomenklatur (penamaan di bidang tertentu) sesuai Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah yang berlaku dan Peraturan Daerah (perda) tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Diutamakan bagi para pejabat yang instansinya dilebur atau instandi yang baru saja dibentuk.

"Pejabat yang instansinya dilebur atau disatukan perlu mengikuti aturan. Selamat mengikuti assessment, saya harap semua berkompeten di bidang masing-masing di SKPD," terang Irawansyah dalam sambutan singkatnya mewakili Bupati Kutim.

Secara teknis, Zainuddin menjelaskan bahwa 230 peserta dites tentang kinerja di tempat kerja, cara bagaimana pejabat mengambil keputusan, dan kapasitas pejabat.

Peserta yang merupakan pejabat ini didorong memiliki kemampuan (skill) mumpuni untuk kenaikan pangkat. Para pejabat yang diundang dalam assessment ini yaitu orang-orang terlikuidasi dari SKPD yang dilebur atau bentukan baru. Contoh kasus ketika memiliki jabatan tetapi institusinya hilang dan untuk mengarahkan ke SKPD lain.

"Seleksi ini menjawab kompetensi mereka sesuai kualifikasi, tidak hanya di tingkat kabupaten, sekarang sudah serentak digelar di Provinsi (Kaltim). Bahkan di daerah lain juga melakukan hal yang sama,” katanya di GOR Serbaguna, Komplek Stadion Utama Kudungga, Sangatta Utara.

Materi yang diujikan sudah sesuai dengan kegiatan sehari-hari pejabat. Mulai tanggung jawab hingga kapasitas. Jadi intinya tes seleksi menggambarkan simulasi kinerja menuju pemerintahan yang baik. Kegiatan ini juga melibatkan pihak ketiga yaitu assesor PT Cantika Daya Utama dengan dukungan dana yang bersumber dari APBD Kutim 2017.

"Benar, ada pihak ketiga karena mereka memiliki wewenang dan kapasitas dalam menguji assessment. Mereka berasal dari perguruan tinggi. Mereka memiliki jam terbang tinggi dan pengalaman. Khusus di Kutim belum ada tim penguji assessment, jadi harus mendatangkan pihak tamu," tambah Zainuddin didampingi Sekretarisnya Masnariah.

Hasil assesment ini langsung dilaporkan kepada Bupati Ismunandar dan selanjutnya sesuai dengan keinginan orang nomor satu di Pemkab Kutim untuk ditindak lanjuti. Namun hasil tes tidak diumumkan secara terbuka.

Apapun hasilnya, para peserta assessment diminta memaklumi, karena jabatan di pemerintahan Kutim terbatas. Pemkab Kutim membutuhkan pejabat dengan kompetensi yang sesuai antara bidang ilmu, pengalaman, dengan jabatan yang bakal diembannya. (advertorial/hms3/hms13)

Editor: Kholish Chered
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help