TribunKaltim/

Defisit APBD

Batal Rumahkan 747 Pegawai Non-PNS, Walikota Neni Pilih Potong Gaji Honorer

"Porsi ideal belanja pegawai itu 50 persen dari APBD. Ini yang harus dipahami teman-teman PNS," tuturnya

Batal Rumahkan 747 Pegawai Non-PNS, Walikota Neni Pilih Potong Gaji Honorer
DOK/TRIBUNNEWS
Ilustrasi 

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Kondisi keuangan Kota Bontang tahun ini diambang krisis.

Postur APBD Bontang 2017 yang ditetapkan Rp 865 miliar, lagi-lagi tergerus dengan adanya utang proyek 2016 yang belum terbayarkan sebesar Rp 195 miliar.

Kondisi ini memaksa pasangan Walikota-Wakil Walikota Neni Moerniaeni dan Basri Rase melakukan pengetatan anggaran.

Satu di antaranya sektor belanja pegawai dengan memangkas tunjangan PNS dan gaji pegawai non-PNS (honorer).

Ditemui usai melantik sejumlah pejabat eselon di Pendopo Rumah Jabatan Walikota, Kamis (11/1/2017), Walikota Neni memutuskan memilih memotong gaji honorer daripada merupakan 747 dari 1.548 tenaga honor.

Konsekuensinya, gaji honorer yang tahun 2016 dipatok Rp 2,7 juta untuk S1, dan Rp 2,5 untuk lulusan SMA terpaksa dipangkas.

"Kondisi APBD kita memang sangat terbatas, tapi kasihan kalau dirumahkan. Pilihannya, gaji honorer kita kurangi," ujar Neni.

Upaya penghematan yang ditempuh Pemkot Bontang tidak hanya dialami pegawai honor. Akhir 2016 lalu, sebelum APBD 2017 disahkan, pemkot sudah memangkas dua pos tunjangan bagi PNS, yakni tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan tunjangan performa yang merupakan pengganti honor kegiatan masing-masing lebih dari 50 persen.

Sumber Tribunkaltim.co, di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Bontang menyebutkan total penghematan yang bisa dihasilkan dari rasionalisasi belanja pegawai 2017 sebesar Rp 223 miliar.

"Tahun lalu belanja pegawai kita Rp 620 miliar, sekarang tinggal Rp 397 miliar," beber pejabat yang enggan disebut namanya.

Halaman
123
Penulis: Udin Dohang
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help