TribunKaltim/

Defisit APBD

Demi Perpanjangan Kontrak, Honorer Antre Tes Kesehatan

Para pegawai non-PNS mengikuti tes kesehatan bebas narkoba sebagai salah satu syarat pengajuan lamaran baru perpanjangan kontrak kerja 1 tahun.

Demi Perpanjangan Kontrak, Honorer Antre Tes Kesehatan
TRIBUN KALTIM/UDIN DOHANG
Tenaga honorer tengah mengurus SKCK demi mengurus perpanjangan kontrak di lingkungan kerja Pemkot Bontang, Rabu (11/1/2017). 

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Puluhan pegawai non-PNS (honorer) antre di ruang tunggu cek kesehatan (Medical Check Up RSUD Taman Husada Bontang, Rabu (11/1/2017).

Para pegawai non-PNS mengikuti tes kesehatan bebas narkoba sebagai salah satu syarat pengajuan lamaran baru perpanjangan kontrak kerja 1 tahun mendatang.

Pantauan Tribun, ruang tunggu mulai dipadati honorer sejak pukul 07.00 Wita, mereka berbaur dengan masyarakat umum berobat atau sekadar menemani kerabatnya.

Hasni Luciana, pegawai honor Sekretariat DPRD Bontang mengatakan pengalaman mengikuti tes bebas narkoba untuk perpanjangan kontrak pertama kali dialami.

Tak hanya itu, Hasni juga mengaku baru mengurus kelengkapan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

"Sudah buat SKCK, sekarang menunggu panggilan dokter untuk tes kesehatan sama tes urine bebas narkoba," ungkap Hasni.

Meski menyita waktu, Hasni mengaku tidak terbebani dengan kebijakan Pemkot Bontang memasukkan syarat bebas narkoba untuk perpanjangan kontrak pegawai honor.

Sebaliknya, ia justru merasa senang karena dengan demikian ada jaminan lingkungan pegawai terbebas dari oknum pengedar atau pemakai narkoba.

Hasni sendiri berharap pengorbanan mereka untuk mengikuti seluruh ketentuan baru perpanjangan kontrak non-PNS tidak berbuah pahit.

Beberapa hari terakhir beredar wacana Pemkot akan menunda perpanjangan kontrak 747 dari dari total 1.548 honorer.

Baca: Batal Rumahkan 747 Pegawai Non-PNS, Walikota Neni Pilih Potong Gaji Honorer

Kendati rencana pengurangan pegawai honorer batal dilaksanakan, jumlah pegawai non-PNS yang sudah mencapai 1.548 orang jauh melampui kebutuhan birokrasi di Bontang.

Wakil Walikota Bontang Basri Rase mengungkapkan berdasarkan Analisa Beban Kerja (ABK) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terbaru, jumlah ideal honorer di Bontang hanya 801 orang. Artinya terjadi kelebihan pegawai honorer sekitar 747 orang.

Ke depan mesti dikaji efektitas kerja dan keaktifannya berkantor.

Menurut Basri, saat kondisi APBD Bontang masih normal seperti 2 tahun sebelumnya mencapai Rp 1,5 triliun, kelebihan kuota belum jadi persoalan pelik. Tapi kondisi ini berbanding terbalik tatkala dana perimbangan dari pusat anjlok, secara otomatis pemkot perlu meninjau ulang beban gaji non-PNS.

Meski batal merumahkan 747 pegawai honorer, pemkot kata Basri tetap akan menyaring kembali seluruh 1.548 honorer yang tersebar di seluruh SKPD. Proses seluruh non-PNS diwajibkan memperbarui lamaran kerjanya, disertai dengan syarat tambahan yakni surat keterangan bebas Narkoba dan surat kelakuan baik dari kepolisian. (*)

Penulis: Udin Dohang
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help