TribunKaltim/

Bappeda Presentasi Rencana Tata Guna Lahan, Bagaimana Kawasan Hutan dan Tambang?

Dihadapkan dengan maraknya pertambangan ilegal, kondisi ini menyulitkan pemerintah daerah menghadapi pertambangan di lahan masyarakat.

Bappeda Presentasi Rencana Tata Guna Lahan, Bagaimana Kawasan Hutan dan Tambang?
tribunkaltim.co/sarassani
Presentase 10 Rencana Aksi Mitigasi Strategi Pelaksanaan Rencana Tata Guna lahan mendukung pembangunan rendah emisi di Pendopo Kabupaten, Kamis (26/1/2017). 

Laporan wartawan Tribun Kaltim, Sarassani

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER – Urusan kehutanan dan urusan pertambangan bukan lagi menjadi kewenangan Pemkab Paser.

Dihadapkan dengan maraknya pertambangan ilegal, kondisi ini menyulitkan pemerintah daerah menghadapi pertambangan di lahan masyarakat.

Posisi dilematis ini secara tidak langsung disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Paser H Akhdiat, pada sesi penyampaian saran dan masukan di acara 10 Rencana Aksi Mitigasi di Pendopo, Kamis (26/1/2017).

“Dari 10 Rencana Aksi Mitigasi (mengurangi dampak), 4 diantaranya menjadi kewenangan daerah. Tambang-tambang illegal banyak dikeluhkan masyarakat karena kami di DLH,” kata Akhdiat dalam acara yang dihadiri Wakil Bupati Paser HM Mardikansyah.

Baca: Cagar Alam Teluk Adang Hambat Kepentingan Umum

Hal senada disampaikan Asisten II Ekonomi Setda Paser H Karoding.  

Sebagai mantan Kepala Dinas Kehutanan (Dishut), pemulihan hutan (reboisasi) tidak sebanding dengan lajunya pembukaan lahan, sementara serapan air oleh tanah semakin berkurang dan air sungai semakin keruh.

Staf Ahli Bupati Paser Bidang Pembangunan dan Sumber Daya Manusia Setda Paser Ardiansyah, tak mau ketinggalan memberikan masukan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan Pembangunan Ekonomi Hijau Bappeda Paser.

Menurutnya, pemukiman penduduk sudah ada jauh sebelum Cagar Alam (CA) Teluk Adang dan CA Teluk Apar ditetapkan, sehingga perlu rasionalisasi.

Baca: Pencarian Bangkai Kapal Nelayan Panggai Mengarah ke Teluk Apar

Sementara SKPD yang memperjuangkan rasionalisasi CA, yakni Dinas Kehutanan, sudah tidak ada lagi di daerah .

Sementara itu, Kepala Bappeda Paser IG Putu Suantara mengatakan empat aksi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sudah ditindak lanjuti dalam program, bahkan semuanya sudah dituangkan dalam RPJMD.

“Ini masih berupa draf, nanti kita tambahkan dengan masukan teman-teman, agar nantinya program ini bisa kita kawal bersama,” kata Putu.

Sesuai UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, keempat aksi mitigasi itu terkait pengendalian pengembangan kebun sawit agar diarahkan pada lahan kritis, sekaligus perlindungan area dengan nilai konservasi tinggi, termasuk sempadan sungai. (*)

Penulis: Sarassani
Editor: Amalia Husnul Arofiati
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help