News Analysis

Perlu Konvensi Terbuka

Soal status WTP itu tidak cukup, tetapi sejauhmana persoalan‑persoalan pokok masyarakat dapat diatasi (banjir, tambang, korupsi, politik anggaran).

Perlu Konvensi Terbuka
TRIBUNKALTIM.CO/BUDHI HARTONO
Herdiansyah Hamzah alias Castro 

Herdiansyah Hamzah
Dosen Fakultas Hukum Unmul Samarinda

FIGUR bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang bisa diterima vooters (pemilih) sangat ditentukan beberapa aspek. Pertama, elektabilitas, soal ini tidak hanya soal popularitas calon, tetapi juga semangat perubahan yang dibawa.

Selama ini, beberapa figur bisa menaikkan tingkat elektabilitasnya terhadap votters itu karena dianggap mampu menjadi oposisi terhadap pemerintahan sekarang. Ini diwakili Rita Widyasari, Yusran Aspar, termasuk Syaharie Jaang. Terlepas dari apa alasan‑alasan mereka berseberangan.

Kedua, soal rekam jejak. Saya melihat, rekam jejak beberapa figur ini tidak ada yang berbeda secara signifikan. Misalnya Rita Widyasari, Yusran Aspar, Sjaharie Jaang dan Isran Noor yang notabene bupati/walikota. Mereka tidak cukup menghadirkan prestasi yang cukup dalam hal tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkomitmen kuat dalam pemberantasan korupsi.

Soal status WTP itu tidak cukup, tetapi sejauhmana persoalan‑persoalan pokok masyarakat dapat diatasi (banjir, tambang, korupsi, politik anggaran, infrastruktur, dll).

Ketiga, soal program. Dari para calon, masih mengunci dirinya pada program‑program populis yang relatif sama. Belum tergambar konsep matang bagaimana solusi dan jalan keluar dari persoalan‑persoalan yang ada di Kaltim. Pengelolaan SDA, transparansi, banjir, korupsi, konflik teritorial/tanah, penanganan defisit anggaran.

Kalau ingin memenangkan pertarungan, mereka harus menghadirkan solusi‑solusi kongkrit terhadap jalan keluar masalah yang ada di Kaltim saat ini dan kedepan.

Baca: Ajang Pilgub Kaltim jadi Kesempatan Terakhir Sofyan Hasdam

Baca: Sayembara. . . Sayembara, Siapa Mau Jadi Pria Pendamping Bupati Cantik Ini?

Misalnya, soal pengelolaan SDA, seharusnya muncul solusi alternatif diluar industri ekstraktif (tambang migas dan batu bara).

Pelajaran pentingnya, Kaltim selalu terkena dampak setiap industri ekstraktif ini, terpukul di pasar dunia. Belum bicara dampak lingkungan dan lainnya. Industri manufaktur saya pikir bisa menjadi alternatif sebagai jalan keluar. Ini yang tidak muncul dalam blue print figur‑figur yang ada.

Solusi soal infrastruktur juga demikian. Kasus jalan di desa‑desa di Kutim cukup memberi isyarat bagaimana figur‑figur ini mengemas program. Selama ini anggaran terserap habis untuk proyek‑proyek mercusuar (tol, maloy, dll), tapi lupa infrastruktur yang berkenaan langsung dengan rakyat, terutama di pelosok.

Yang juga cukup penting soal tata kelola pemerintahan. Misalnya soal transparansi. Akses dokumen buat publik masih sangat minim. Data APBD, data tambang, perizinan lingkungan dan lainnya, masih seperti  barang mewah yang susah diakses. Ini terbukti dari banyaknya sengketa‑sengketa informasi yang dilayangkan oleh kelompok‑kelompok masyarakat sipil.

Peluang bergabung para kandidat cagub, tetap ada, meski potensinya kecil. Kalau ada konteks strategi pemenangan, seharusnya berbabung menjadi opsi terbaik untuk merekatkan voters.

Rita sepertinya punya kans tetap pede mengajukan paslon sendiri mengingat Partai Golkar mencukupi syarat untuk itu.

Tapi saya masih berharap dan konsisten mengusulkan agar partai‑partai ini melakukan proses konvensi terbuka untuk mengajukan pasangan calon. Dengan catatan, ruang partisipasi publik dibuka. Bukan model konvensi elite yang cenderung tertutup dan terkesan formalitas. (*)

-

Penulis: Budhi Hartono
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help