Bupati Nunukan Larang Berdagang di Jalan Lingkar

“Dimana pengawasan terhadap aset masih menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,” ujarnya.

Bupati Nunukan Larang Berdagang di Jalan Lingkar
TRIBUN KALTIM/NIKO RURU
Pasar ilegal yang dibuka di jalan lingkar, Kecamatan Nunukan. 

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid akhirnya mengeluarkan larangan, berdagang di jalan lingkar.

Sebelumnya, para pedagang Pasar Pujasera, Kecamatan Nunukan memprotes pembukaan pasar ilegal di jalan lingkar.

Bupati melalui Instruksi Bupati Nunukan Nomor : 188.55-HK/1/II2017 menegaskan larangan kegiatan membangun dan bongkar muat, sandar labuh kapal dan aktivitas masyarakat yang berjualan, berdagang di jalan lingkar.

Laura beralasan, pembangunan jalan lingkar dimaksud masih dalam pengerjaan maupun pemeliharaan.

“Dimana pengawasan terhadap aset masih menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,” ujarnya.

Baca: Kembali Jualan di Jalan, Bupati Temui Pedagang Pasar Pujasera

Baca: Daripada Buka Pasar Baru, Seharusnya Pemerintah Maksimalkan Pasar Pujasera

Disebutkan dalam instruksi itu, masyarakat, pedagang atau kegiatan dan usaha lainnya yang aktivitas atau kegiatannya menggunakan dan memakai badan jalan, sudut serta siring laut dilarang melakukan kegiatan yang sifatnya bukan merupakan operasional pembangunan jalan lingkar.

Bupati juga melarang untuk membangun bangunan permanen maupun semi permanen di sekitar atau pada badan maupun bahu serta sempadan jalan.

“Tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas sandar labuh kapal maupun bongkar muat barang atau jenis material dan bahan bakar minyak di sepanjang jalan lingkar,” katanya.

Halaman
12
Penulis: Niko Ruru
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help