TribunKaltim/

Guru Mengaku Terima Tunjangan tak Sampai Setahun

Jika dana itu disalurkan, kata dia, tentu uang yang tersedia tidak cukup. “Nggak kebagian semua nanti guru. Bisa ribut lagi nanti,’’ katanya.

Guru Mengaku Terima Tunjangan tak Sampai Setahun
TRIBUN KALTIM/NIKO RURU
Para guru mengawasi pelaksanaan ujian di Nunukan. 

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Meskipun dialokasikan selama satu tahun penuh, sejumlah guru di Kabupaten Nunukan mengaku hanya mendapatkan pembayaran selama sembilan bulan dari tunjangan Pemprov Kaltara untuk guru perbatasan tahun 2016.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan, Muhammad Nasir mengatakan, para guru berharap DPRD Kabupaten Nunukan meminta penjelasan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan mengenai penyebab tidak terealisasinya secara penuh pembayaran tunjangan dimaksud selama setahun.

‘’Yang kami pertanyakan, kenapa bisa seperti itu? Karena kami sudah bertanya ke Gubernur. Tahun 2016 tunjangan itu sudah dialokasikan Rp 500.000 per bulan untuk masing-masing guru selama setahun,’’ kata politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, Selasa (14/2/2017) sekitar pukul 15.00 Wita.

Nasir yang mengaku sudah mempertanyakan langsung persoalan ini kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan mendapatkan jawaban dari bendahara, jika uang untuk pembayaran tunjangan selama tiga bulan sisanya hingga kini masih tersimpan.

“Mereka takut menyalurkan uang yang masih Rp 1 miliar lebih tersebut karena ternyata pada pertengahan tahun terjadi penambahan guru tanpa sepengetahuan pihak Dinas Pendidikan,” ujarnya.

Jika dana itu disalurkan, kata dia, tentu uang yang tersedia tidak cukup. “Nggak kebagian semua nanti guru. Bisa ribut lagi nanti,’’ katanya.

Terhadap jawaban itu, Nasir menilai seharusnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Nunukan melakukan pembayaran berdasarkan data awal jumlah guru yang diusulkan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan mengusulkan 1.568 guru untuk penerima tunjangan perbatasan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

“Bukankah ketika mengajukan data ke provinsi untuk tunjangan guru perbatasan, jumlahnya telah ada? Maka seharusnya penyaluran bantuan tetap mengacu pada jumlah tersebut,” ujarnya.

Kalaupun ada penambahan jumlah guru, sebutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan tentu bisa bersurat lagi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Halaman
12
Penulis: Niko Ruru
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help