TribunKaltim/

Petani Mengaku Lahannya Dicaplok Tambang Emas

Nasir mengatakan, secara legalitas kepemilikan lahan para petani tersebut bisa dipertanggungjawabkan.

Petani Mengaku Lahannya Dicaplok Tambang Emas
petanikecil.blogspot.co.id
Ilustrasi 

TRIBUNKALTIM.CO,NUNUKAN - Sejumlah petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Bina Desa Hutan Seruyung, Kecamatan Sebuku mengaku lahan mereka seluas 136 hektare telah dicaplok perusahaan pertambangan emas, PT Sago Prima Pratama.

Ketua Kelompok Tani Bina Desa Hutan Seruyung, Haji Suardi mengaku, kelompoknya memiliki bukti-bukti kepemilikan lahan yang dicaplok itu seperti akta pendirian, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Surat Keputusan Bupati Nunukan dan dokumen pendukung yang menjelaskan penguasaan lahan dimaksud.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan, Muhammad Nasir yang menerima aspirasi para petani dimaksud mengatakan, mereka menuntut ganti rugi karena pihak perusahaan telah melakukan eksploitasi namun belum juga memberikan kompensasi atas pinjam lahan seperti yang telah disepakati kedua belah pihak.

Nasir mengatakan, secara legalitas kepemilikan lahan para petani tersebut bisa dipertanggungjawabkan.

“Di sana ada sebuah desa yang telah mereka kelola dengan baik. Ada jalannya, ada seluruh fasilitas yang mereka rintis dari awal. Begitu masuk perusahaan ini diambil alih begitu saja,’’ ujarnya, Selasa (14/2/2017).

Nasir mengatakan, mengacu pada Peraturan Bupati Nunukan Nomor 277 tahun 2008, pada huruf d disebutkan, jika terjadi pertindihan wilayah kuasa pertambangan dengan kepentingan lahan lainnya, maka pemegang kuasa pertambangan sebelum melaksanakan kegiatan dalam wilayah tersebut harus terlebih dahulu menyelesaikannya sesuai ketentuan yang berlaku.

“Dan pertindihan lahan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemegang kuasa pertambangan,” ujarnya.

Sementara pada bagian e disebutkan, jika wilayah kuasa pertambangan bertindihan dengan areal perkebunan rakyat maka pemegang kuasa pertambangan harus meminta persetujuan dengan pemilik perkebunan rakyat tersebut sebelum melaksanakan kegiatannya.

‘’Artinya karena ini perkebunan rakyat, milik kelompok tani maka harus minta izin kepada semua. Bukan kepada satu orang,” ujarnya.

Sebelumnya para petani ini telah mempertanyakan persoalan ini kepada pihak perusahaan. Dari manajemen perusahaan diperoleh informasi jika pembayaran ganti rugi telah dilakukan kepada salah satu kelompok tani.

‘’Kenyataannya yang bersangkutan belum menerima ganti rugi itu. Saya belum tahu berapa yang mereka minta? Yang jelas itu ada 68 kelompok tani. Biasanya 1 kelompok tani itu 2 hektare lahannya, kalikan saja,’’ kata politisi Partai Keadilan Sejahtera ini. (*)

Penulis: Niko Ruru
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help