Di Kaltara, Cuma Nunukan yang Tolak Berikan Dokumen Amdal

“Kalau mau meminta, silakan langsung berurusan kepada perusahaan terkait,” ujarnya menirukan jawaban yang diberikan Tololiu.

Di Kaltara, Cuma Nunukan yang Tolak Berikan Dokumen Amdal
TRIBUN KALTIM/NIKO RURU
Dua aktivis lingkungan hidup, Darwis dan Alamsyah, Rabu (15/2/2017) siang di Kantor Tribun Kaltim Biro Nunukan menunjukkan sejumlah surat terkait uji akses permohonan dokumen Amdal tambang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan. 

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Aktivis lingkungan hidup Alamsyah dan Darwis menyesalkan sikap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nunukan yang menolak memberikan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) perusahaan tambang yang mereka minta.

Darwis mengatakan, sikap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan yang mengecualikan dokumen Amdal tambang sebagai dokumen publik sangat berbeda dengan sikap pemerintah kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Utara.

“Teman-teman di Malinau yang melakukan uji akses dokumen Amdal, langsung diberikan. Di Kabupaten Bulungan juga langsung diberikan tanpa melalui sengketa,” ujarnya, Rabu (15/2/2017) sekitar pukul 15.00 di Kantor Tribun Kaltim Biro Nunukan.

Darwis mengatakan, dokumen Amdal tambang merupakan dokumen yang bisa diakses publik.

“Karena itu bukan milik perseorangan. Tetapi ini milik perusahaan yang mengelola sumber daya alam milik negara. Jadi semestinya dibuka untuk publik,” ujarnya.

Dijelaskannya, uji akses permintaan dokumen publik itu diajukannya pada 26 Januari 2017 lalu.

“Suratnya diterima tanggal 26 Januari 2017. Dan kami punya bukti tanda terima surat,” ujarnya.

Dia menjelaskan, permintaan dokumen Amdal salah satu perusahaan tambang dimaksud akan digunakan untuk penelitian lingkungan hidup.

“Pasca tambang, perusahaan ini sekarang dalam proses reklamasi. Dalam proses reklamasi ini kami ingin melakukan penelitian lingkungan hidup. Kami memilih perusahaan ini karena dekat dengan tempat domisili kami dibandingkan perusahaan yang lain,” ujarnya.

Dengan memegang dokumen Amdal, tentu diharapkan bisa dipastikan, apakah proses reklamasi sudah berjalan dengan benar?

Halaman
12
Penulis: Niko Ruru
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help