TribunKaltim/

Mempekerjakan Orang Asing Lebih Lama, Perusahaan Wajib Bayar Rp 1 Juta per Orang/Bulan

Dia menjelaskan, setiap perusahaan yang ingin mempekerjakan TKA di Indonesia wajib mengantongi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Mempekerjakan Orang Asing Lebih Lama, Perusahaan Wajib Bayar Rp 1 Juta per Orang/Bulan
TRIBUN KALTIM/DOAN PARDEDE
M Zaenal, Kepala Bidang Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Kabupaten Bulungan. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Selain menjadi 'ancaman' bagi tenaga kerja lokal, keberadaan tenaga kerja asing (TKA) di Kabupaten Bulungan, juga ternyata memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini diungkapkan M Zaenal, Kepala Bidang Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bulungan kepada Tribunkaltim.co di ruangannya, Jumat (16/2/2017) pagi.

Dia menjelaskan, setiap perusahaan yang ingin mempekerjakan TKA di Indonesia wajib mengantongi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Masa berlaku IMTA yang dikeluarkan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini adalah 1 tahun. Dan untuk perpanjangannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tempat TKA tersebut beraktivitas

Khusus untuk perpanjangan IMTA di Kabupaten Bulungan, diatur sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan IMTA.

Sesuai Perda tersebut, besarnya tarif retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan sebesar USD 100 per orang per bulan, berdasarkan nilai kurs pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

Subjek retribusi perpanjangan IMTA ini adalah pemberi kerja TKA yang memperoleh perpanjangan IMTA.

"Kalau sekarang, Rp 1 jutaan per bulan per orang," sebutnya.

Masih sesuai Perda terang Zaenal, wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

"Ada sanksi pidananya," ujarnya.

Secara tidak langsung kata Zaenal, pemberlakuan retribusi ini juga akan menjadi 'saringan' bagi masuknya orang asing yang tidak memiliki keahlian, atau hanya akan menjadi buruh kasar.

Alasannya, sangat tidak mungkin perusahaan bersedia membayar retribusi yang nilainya cukup besar, jika yang dipekerjakan hanyalah buruh kasar.

"Kalau hanya pekerja kasar, nggak mungkinlah perusahaan mau bayar Rp 1 jutaan per bulan. Pastilah pekerjanya itu yang memang punya keahlian," ujarnya. (*)




Penulis: Doan E Pardede
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help