Soal Kabar 1.000 TKA Asal Tiongkok Mau Masuk, Disnaker Sebut Belum Ada Laporan

Tentunya kata Zaenal, ketika mendatangkan TKA baik dalam jumlah kecil atau besar, semua prosedur yang ada harus dilalui.

Soal Kabar 1.000 TKA Asal Tiongkok Mau Masuk, Disnaker Sebut Belum Ada Laporan
tribunkaltim.co/doan e pardede
Ilustrasi. Ratusan pekerja melakukan aksi di depan kantor DPRD Kabupaten Bulungan, beberapa waktu lalu. 

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Doan Pardede

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) tingkat Kabupaten dan Kecamatan di wilayah administratif Kabupaten Bulungan, baru saja dibentuk pekan lalu.

Dalam acara yang digelar Kanwil Hukum dan HAM Kaltim tersebut, salah salah hal yang mengemuka adalah adanya proyek PLTA di Desa Long Bia, Kecamatan Peso, yang diperkirakan menggunakan lebih dari 1.000 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok.

Hal ini menjadi sorotan karena terdapat potensi pelanggaran keimigrasian dan masalah sosial lainnya.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Bidang Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bulungan, M Zaenal di ruangannya, Jumat (16/2/2017) pagi, mengaku belum mendapat laporan perihal rencana kedatangan ribuan TKA asal Tiongkok tersebut.

Tentunya kata Zaenal, ketika mendatangkan TKA baik dalam jumlah kecil atau besar, semua prosedur yang ada harus dilalui.

Baca: Retribusi IMTA di Batam Capai Rp 5 Miliar

Pertama, pihak yang bersangkutan harus mengajukan permohonan Rencana Pengunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) ke Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta.

Setelah ada RPTKA, dilanjutkan pengurusan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Setelah dua hal ini dipenuhi, barulah TKA boleh mempekerjakan TKA di sebuah wilayah.

"Ini bisa kolektif. Jadi perusahaan yang mengurus," sebutnya.

Memang menurutnya, pengurusan izin-izin tersebut dilakukan di tingkat pusat. Tapi biasanya kata dia, tetap harus dilakukan komunikasi dengan daerah tujuan kerja.

Pasalnya, jika TKA dipekerjakan dalam waktu lama, perpanjangan IMTA harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tempatnya bekerja.

"Itu jumlah yang sangat besar. Tapi sampai saat ini belum mereka belum ada lapor. Harusnya memang adalah informasinya kesini," ujar Zaenal.

Dan ditegaskannya, sesuai Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengabaikan IMTA ini digolongkan sebagai sebuah pelanggaran pidana.

"Jadi ada sanksi pidananya," sebutnya. (*)

Penulis: Doan E Pardede
Editor: Amalia Husnul Arofiati
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help