Tak Ada Lokasi Tambat, KSOP Sulit Laksanakan Instruksi Bupati

Kepala KSOP Nunukan Agus Subagyo mengatakan, sulitnya melaksanakan instruksi dimaksud karena belum ada lokasi tambat kapal barang.

Tak Ada Lokasi Tambat, KSOP Sulit Laksanakan Instruksi Bupati
TRIBUN KALTIM/NIKO RURU
Aktivitas bongkar muat bahan bakar minyak di jalan lingkar. 

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Nunukan sulit melaksanakan Instruksi Bupati Nunukan yang melarang kegiatan bongkar muat material maupun bahan bakar minyak di jalan lingkar.

Kepala KSOP Nunukan Agus Subagyo mengatakan, sulitnya melaksanakan instruksi dimaksud karena belum ada lokasi tambat kapal barang yang berlabuh hanya temporer.

‘’Nunukan belum punya tempat khusus untuk kapal-kapal yang sifatnya temporari begini. Mereka datang hanya antar barang lalu pergi. Kalau dilarang, kita mau bongkar dimana?” katanya, Jumat (17/2/2017).

Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid mengeluarkan Instruksi Bupati Nunukan Nomor : 188.55-HK/1/II2017 yang menegaskan larangan kegiatan membangun dan bongkar muat, sandar labuh kapal dan aktivitas masyarakat yang berjualan, berdagang di jalan lingkar.

Baca: Permintaan Pribadi Dokumen Amdal Rawan Disalahgunakan

“Tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas sandar labuh kapal maupun bongkar muat barang atau jenis material dan bahan bakar minyak di sepanjang jalan lingkar,” katanya dalam instruksi ini.

Agus mengatakan, satu-satunya lokasi khusus yang dimiliki Nunukan hanya Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) terapung milik swasta yang menjual bahan bakar minyak untuk nelayan.

“Selebihnya belum ada lokasi yang dimiliki pemerintah untuk mengakomodir bongkar muat elpiji dan BBM subsidi yang dikirim PT Pertamina,” ujarnya.

Terhadap persoalan ini, pihaknya berharap agar segera menjadi perhatian PT Pertamina. Diharapkan segera dibangun lokasi tambat untuk sandar kapal barang yang mengangkut fasilitas perusahaan badan usaha milik negara itu. Jika sudah tersedia, pihaknya memastikan instruksi Bupati Nunukan sudah bisa dilaksanakan.

‘’Kalau masalah sandar di pelabuhan sementara, atau kita sebutnya tradisional dalam aturan dibolehkan. Asal ada izin dan diketahui pemerintah,” ujarnya.

Bupati sebelumnya beralasan mengeluarkan larangan dimaksud karena pembangunan jalan lingkar masih dalam pengerjaan maupun pemeliharaan.

“Dimana pengawasan terhadap aset masih menjadi tanggungjawab dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,” ujarnya. (*)

Penulis: Niko Ruru
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help