Home »

Opini

Pilgub DKI Jakarta

Kampanye KPR Tanpa DP, Anies-Sandi Didesak Minta Maaf dan Cabut Program Itu

Padahal program tersebut isinya bukan saja mengandung kebohongan publik akan tetapi materi muatannya jelas-jelas bertentangan.

Kampanye KPR Tanpa DP, Anies-Sandi Didesak Minta Maaf dan Cabut Program Itu
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Pasangan Cagub-Cawagub nomor urut 3 Anies Baswedan-Sandiaga Uno melakukan jumpa pers bersama Prabowo dan Ketua Umum PKS Sohibul Iman di DPP Gerindra, Jakarta, Rabu (15/2/2017). Anies Rasyid Baswedan menegaskan tidak ingin takabur dengan hasil hitung cepat sementara yang mengunggulkan pasangan calon nomor urut tiga tersebut. 

CALON Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan-Sandiaga Uno atau Anies-Sandi, Tim Sukses dan Partai Politik Pengusung (Partai Gerindra dan PKS) harus segera meminta maaf kepada publik atau pemirsa di seluruh Indonesia karena telah menjanjikan program Kredit Pemilikan Rumah/KPR tanpa DP atau DP Nol Persen.

Padahal program tersebut isinya bukan saja mengandung kebohongan publik akan tetapi materi muatannya jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di BI.

Ini jelas sangat mengecewakan masyarakat, karena ternyata program KPR tanpa DP agar DP Nol Persen rupiah melanggar Peraturan Gubernur Bank Indonesia.

Ini jelas kebohongan publik, karena telah men-declare sebuah janji yang isinya dilarang oleh peraturan perundang-undangan, yaitu mengenai Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tanpa DP atau DP nol persen.

Padahal dari aspek otoritas, kewenangan menentukan KPR dengan besarannya berapa apakah dibebaskan sama sekali Nol Persen atau dalam jumlah tertentu, sepenuhnya merupakan wewenang Gubernur Bank Indonesia bukan wewenang Gubernur DKI Jakarta atau calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Program kampanye Anies-Sandi tentang kredit pemilikan rumah/KPR tanpa DP, telah diklarifikasi oleh Gubernur Bank Indonesia sebagai bertentangan dengan Peraturan Gubernur Bank indonesia.

Ini bukan saja kebohongan publik tetapi juga hal itu merupakan Perbuatan Melanggar Hukum, karena KPR tanpa DP atau DP Nol Persen itu dilarang oleh Peraturan Gubernur Bank Indonesia/PBI No. : 18/16/PBI/2016, Tentang Rasio Loan to Value.

Ini penyampaian program yang sama sekali tidak mendidik masyarakat dan merusak misi partai politik yaitu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Ini model kampanye yang benar-benar meracuni masyarakat, karena memberi harapan fatamorgana kepada masyarakat terhadap sesuatu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Disamping itu Undang-Undang Partai Politik juga mengharuskan kepada setiap kadernya atau pada setiap calon pemimpin untuk tampil menyampaikan gagasan dan/atau program di hadapan publik tetapi dengan tetap mengedepankan aspek pendidikan politik yang baik, bukan bualan.

Halaman
12
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help