TribunKaltim/
Home »

Opini

Opini

Jembatan Pulau Balang dari Perspektif Akitivis Lingkungan

di awal perencanaan pembangunan jembatan Pulau Balang ini telah mendapat reaksi cukup keras dari berbagai kalangan aktivis lingkungan hidup

Jembatan Pulau Balang dari Perspektif Akitivis Lingkungan
diskominfo.kaltimprov.go.id
Pembangunan Jembatan Pulau Balang

Oleh: Hamsuri
Anggota Kaoem Telapak yang bekerja untuk Gerakan Penyelamatan Teluk Balikpapan
hamsuriindra@gmail.com

Saya adalah warga negara yang menganut paham bahwa negara kita adalah negara kepulauan yang mana pulau-pulaunya terhubung satu sama lain dengan laut, selat dan sungai-sungai. Konteksnya jelas; bahwa laut, selat dan sungai adalah penghubung pulau-pulau itu, bukan pemisah.
Pada tataran ini, saya juga setuju dengan semangat dan komitmen untuk mengoptimalkan layanan transportasi penghubung antar pulau, baik melalui laut, selat maupun sungai. Dan tentu, bukan jembatan yang saya maksud di sini, tetapi jalur penghubung konvensional yang nenek moyang kita telah buktikan tangguh hingga saat ini.
Kapal laut, fery penyebrangan, speedboat, perahu klotok, sampan dan sejenisnya, tentu sejalan dengan perkembangan zaman dan tuntutan untuk pengembangan ekonomi, angkutan manusia dan arus barang pada sektor ini perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, meliputi infrastruktur fisik yang maksimal dan sentuhan manajemen profesional.
Di Kalimantan Timur, untuk menyambungkan Kabupaten PPU dan Balikpapan, pemerintah telah membangun proyek Jembatan Pulau Balang yang menyedot anggaran APBN sebesar Rp 1,3 triliun, yang diprediksi bakal diselesaikan tahun 2018 mendatang.
Jembatan ini, juga telah dibuat jalur penghubung sepanjang 24 kilometer dan langsung terkoneksi dengan jalur tol kilometer 13.
Beberapa minggu terakhir, promosi jembatan ini cukup gencar di media terkait dengan perannya sebagai akses utama trans nasional lintas selatan, yang artinya bahwa proyek ini bagian dari rangkaian jalan Trans Kalimantan. Semua kendaraan akan masuk dari sini. Jembatan Pulau Balang menjadi akses jalan utama dari lintasan selatan di Kaltim. Mulai dari Batu Aji, Penajam, masuk ke Jembatan Pulau Balang, ke Balikpapan, dan masuk ke Samarinda.
Tetapi jangan lupa, pada setiap pelaksanaan mega proyek, selalu ada sisi negatifnya yang juga perlu diketahui oleh publik.
Saya mau ingatkan kepada publik, khususnya masyarakat Kaltim, bahwa di awal perencanaan pembangunan jembatan Pulau Balang ini telah mendapat reaksi cukup keras dari berbagai kalangan aktivis lingkungan hidup. Sebut saja pada sekitar medio 2009-awal 2010, di Balikpapan ada sebuah Konsorsium yang diberi nama Konsorsium LSM dan Instansi Peduli Lingkungan Hidup yang beranggotakan, antara lain; Pusat Regional Lingkungan Hidup (Pusreg LH, sekarang adalah P3EK), Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan (sekarang Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan), Tropenbos Indonesia, Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF), The Nature Conservansy (TNC), Institute Hukum Sumberdaya Alam (IHSA), Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain (BP-HLSW), STABIL, Yayasan Alas Lou Taka, dan Yayasan Peduli.
Saya tahu, konsorsium ini dulu cukup aktif membangun dialog-dialog bersama semua stakeholder terkait, merespon perencanaan pembangunan Jembatan Pulau Balang yang saat itu menjadi isu nasional dan bahkan juga menjadi perhatian internasional karena adanya kritikan dan penolakan dari berbagai pihak.
Dialog panjang melalui metode soft advocacy yang dikembangkan oleh konsorsium saat itu sempat menyampaikan usulan atau opsi alternatif yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan, yaitu rute Jembatan melalui Tanjung Batu - Gunung Seteleng. Juga usulan-usulan terkait untuk meminimalkan dampak proyek Jembatan Pulau Balang ini terhadap ekosistem mangrove dan keberadaan mamalia laut di kawasan Teluk Balikpapan.
Pada perkembangannya kemudian, advokasi pelestarian Teluk Balikpapan kembali di dengungkan oleh Forum Peduli Teluk Balikpapan (FPTB), yang berbasis mahasiswa pecinta alam dan aktivis lingkungan hidup di wilayah Balikpapan dan Samarinda. Forum ini memposisikan diri cukup keras dalam melakukan kritik-kritik terhadap kebijakan pemerintah dalam pengelolaan Teluk Balikpapan
Proyek pembangunan Jembatan Pulau Balang dan jalan penghubungnya di kritik cukup keras karena rute yang dilalui adalah melalui wilayah hutan dengan nilai konservasi tinggi, diantaranya adalah kawasan mangrove Teluk Balikpapan dan Hutan Lindung Sungai Wain. Pembuatan jalan penghubung sepanjang kurang lebih 24 km saat itu dikhawatirkan membuka banyak kawasan mangrove dan juga berpotensi terjadi erosi tanah, pencemaran sungai dan sedimentasi pada sungai-sungai di sekitarnya.
Apa yang dikhawatirkan kurang lebih 7-8 tahun lalu, saat ini mulai terasa dampaknya. Menurut pengamatan kami dilapangan, mega proyek ini telah melakukan pencemaran sungai akibat pendorongan jalan penghubung yang dibuat, juga tentu terjadi sedimentasi. Ada 4 sungai yang telah terkena dampak proyek ini, yaitu; Sungai Puda, Tengah, Berenga dan Tempadung. Peningkatan kandungan sedimen membuat air berwarna kuning dan kekeruhan air (lihat foto terlampir). Foto ini kami ambil pada Desember 2016. Sedih jika membandingkan foto dokumen kami tahun 2006 dengan foto tahun 2016, terlihat jelas perubahan kualitas lingkungan hidup yang terjadi dari dampak mega proyek ini.
Jembatan Pulau Balang, bukan hanya sebagai akses utama trans nasional lintas selatan yang dibangga-banggakan, tetapi juga penting menjadi media kontrol bagi semua pihak untuk terus menegakkan aturan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
Pencemaran air, adalah kasus pidana lingkungan hidup yang memiliki implikasi hukum yang serius. Perbuatan ini merupakan delik formil (formeel Delict) dalam perspektif Undang Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merumuskan bahwa; "delik yang rumusannya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang, tanpa memandang akibat dari perbuatan"
Ancaman hukuman pada kasus seperti ini adalah penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal 3 milyar (Pasal 100 ayat 1).
Informasi pembanding seperti ini penting kami sampaikan dengan tujuan agar partisipasi masyarakat sipil dalam melakukan pemantauan lingkungan hidup terus meningkat, dan tentu diharapkan akan mendorong berfungsinya kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah daerah. (*)

Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help