TribunKaltim/
Home »

Opini

Opini

Potensi Konflik Tata Ruang

konsekuensi dari bertambahnya kebutuhan akan ruang dapat menimbulkan konflik, sengketa, friksi, benturan antara satu pihak dengan pihak lain.

Potensi Konflik Tata Ruang
Ilustrasi Tata Ruang Wilayah 

Oleh : Sunarto Sastrowardojo
Anggota Dewan Pakar IAP Kaltim

Dalam proses perencanaan ruang, pemanfaatan dan pengendalian setidaknya ada empat fakta, di antaranya kepastian pemanfaatan ruang dan yang paling sering muncul ke permukaan, adalah konsekuensi dari bertambahnya kebutuhan akan ruang dapat menimbulkan konflik, sengketa, friksi, benturan antara satu pihak dengan pihak lain.
Kalimantan Timur, misalnya. Filosofi hijau, mungkin belum disepakati seluruhnya, sampai sekarang saya belum melihat adanya akselerasi menuju ke sana. Pemanfaatan ruang pertambangan, perkebunan, perumahan dan tanah adat masih sering memunculkan limbah sosial. Buktinya konflik lahan di pedalaman Kalimantan Timur masih menyisakan konflik berkepanjangan. Buntutnya, masyarakat berada di posisi marjinal. Dalihnya adalah pertumbuhan ekonomi global. Kepentingan investasi sendiri masih berada di rangking pertama prioritas tata ruang.
Padahal, tujuan penataan ruang adalah untuk menjamin kepastian hukum, sebagai pedoman penerbitan izin kepemilikan ruang, sebagai instrumen pengendalian dari pemanfaatan ruang, dengan metode perencanaan, pemanfaatan, pengendalian. Muaranya adalah munculnya hasil positif berupa keteraturan.
Intinya, menurut saya, pengaturan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ini tanggungjawab pemerintah yang di dalamnya ada unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kalau gagal, maka pemerintah harus bertanggungjawab.
Responsibilty, perencanaan dan penataan ruang merupakan tanggung jawab dari pemerintah, akuntability, pemerintahan yang bertanggung jawab dan liability. Apabila pemerintah gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya, maka harus bertanggungjawab secara hukum.
Pada pasal 7 UUTR tahun 2007, dikatakan bahwa negara bertanggungjawab melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara diberi kewenangan atributif untuk melaksanakan penataan ruang. Bahkan tidak ada opsi untuk itu. Coba bayangkan, besarnya kewenangan yang langsung diamanati oleh Undang Undang, kewenangannya bersifat pasti dan tidak dapat dibagi bagi, juga bagi pemerintah daerah apabila gagal dalam tata ruang. (pasal 7 ayat 2 dab 3 UUTR-UU 26 Tahun 2007).
Bahwa kemudian ada prinsip manfaat ekonomi bahkan sosial hendaknya dipahami pula, bahwa kekuatan dan potensi ekonomi belum tentu berujung kesejahteraan rakyat banyak, rakyat di daerah. Biasanya penataan ruang di daerah selalu "ditindis "oleh penataan ruang yang lebih tinggi. Artinya ruang dapat diukur dengan ukuran ekonomi, bahwa pembangunan ruang haruslah dapat meningkatkan nilai ruang, karena setiap orang berhak atas pertambahan nilai ruang dan nilai uang yang dihasilkan dari investasi.
Rasanya rakyat Indonesia masih sepakat bahwa RTRW haruslah realistis, disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan wilayah, juga harus direncanakan dengan pasti, tidak serta merta, berjangka panjang, dan didukung dengan dukungan ekonomi.
Bahkan prinsip prinsip berkelanjutan, yang terdiri dari kehati-hatian. Artinya dalam penataan ruang haruslah direncanakan terlebih dahulu dan tidak serta merta, prinsip keadilan intra dan antar generasi, yang artinya dalam penataan ruang harus memerhatikan aspek lingkungan karena akan diwariskan ke generasi berikutnya.
Harus lah pula disadari bahwa ruang bersifat terbatas. Artinya RTRW haruslah memperhatikan daya tampung dan daya dukung ruang, pendekatan ekosistem dan azas siapa yang merusak maka dia yang harus membayar. Faktanya tumbang tindih lahan masih terjadi. Perencanaan ruang yang sudah lurus di Kalimantan Timur harus berbenturan dengan kewenangan di atasnya dan "ditindis" tak berdaya. Mengurai benang kusut penataan ruang sangat sulit. Mungkin kuncinya adalah kejujuran teknis, menyelesaikan yang menjadi tanggung jawabnya, di levelnya. Toh, siapa yang merusak menanggung akibatnya, menurut Undang Undang. (*)

Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help