TribunKaltim/
Home »

Opini

Opini

Silahkan Jadi PSK Asal Jangan Aborsi

terbukti adanya migrasi eks PSK dari Lokalisasi Lembah Harapan Baru KM 17 Karang Joang ke wilayah perkotaan

Silahkan Jadi PSK Asal Jangan Aborsi
tribunkaltim.co/rudy firmanto
Ekskavator milik dinas pekerjaan umum kota Balikpapan meratakam puluhan wisma di komplek lokalisasi prostitusi Km 17, Rabu (8/2/2017). 

Oleh
Agus Laksito, STP.,MSi.,CRBD
Pengiat Anti Korupsi dan Kebijakan Publik Balikpapan
Email : aguslaksito@gmail.com

Judul diatas bukan maksud penulis mempersilahkan dan menyuruh kaum perempuan menjadi PSK atau pekerja seks komersial. Namun, sebagai tanda keprihatinan atas prilaku-prilaku seks bebas yang berada di Balikpapan khususnya. Ini dengan terbukti adanya migrasi eks PSK dari Lokalisasi Lembah Harapan Baru KM 17 Karang Joang ke wilayah perkotaan. Belum lagi dengan tergusurnya Lokalisasi Manggar Sari, yang tentu menjadi Pekerjaan Rumah aparatur pemerintahan dan/atau penegak hukum.
Sementara itu, aborsi dan pembuangan anak, sejak tahun 2015 - awal 2017,catatan penulis ada 11 kasus, dimana 3 anak dalam kondisi sehat walaupun dibuang di tempat sampah, sementara sisanya ada yang dibunuh setelah lahir ataupun dilahirkan secara paksa yang dikenal dengan aborsi. Maraknya seks bebas dan termasuk prostitusi bentuknya, juga ditandai dengan maraknya penjualan obat aborsi secara illegal di media massa dan media massa, dengan promosi obat terlambat bulan. Ya, dengan variasi harga penawaran, tergantung kepada berapa lama sudah tidak datang bulan bagi kaum perempuan. Namun sayang, hanya 1 kasus yang terungkap pelakunya. Sisanya tidak terungkap dan hanya jadi PR aparat penegak hukum, walaupun ada beberapa kasus ada terindikasi dan terduga pelakunya, tapi tidak dilakukan penyidikan secara mendalam.
Belum lagi dengan maraknya PHK atau pemutusan hubungan kerja, yang berimbas kepada kesulitan ekonomi dan juga kasus-kasus perceraian yang naik cukup tinggi di Balikpapan, yang biasanya hanya 3-4 kasus per hari, saat ini adalah 7-8 kasus perceraian per hari di Pengadilan Agama Balikpapan. Pilihan mudah, dan aman adalah menjadi PSK. Selain cepat mendapatkan uang, dan tidak beresiko tertular penyakit kelamin asalkan menggunakan alat pengaman dalam setiap menjalankan profesinya.
Ada 2 hal menarik terkait dengan prostitusi di Balikpapan, jika kita mengikuti proses razia yang dilakukan oleh aparatur Satpol PP Balikpapan ataupun kita menelusurinya di media sosial. Yang pertama adalah melibatkan para PSK anak, baik pelajar dan mahasiswi, dan yang kedua adalah dilakukan secara terang-terangan lewat media sosial. Memang bukan menjadi rahasia lagi, apabila di hotel-hotel melati ataupun di kost-kost dijadikan tempat mesum para pelaku prostitusi ini. Sementara, di hotel-hotel berbintang, umumnya dilakukan oleh kalangan kelas atas, yang tentunya mempunyai tarif tersendiri.
Media social seperti Whatshap, Weechat, Beetalk, Bigo Live, Parth, termasuk Facebook dengan grup-grup tertentu, juga mempromosikan diri orang-orang berprofesi sebagai PSK. Mucikari atau germo? Ya, terkadang ada dan terkadang mereka bermain dengan sendiri-sendiri. Mucikari, yang mengelola PSK tersebut umumnya mempromosikan diri secara tertutup. Tidak mudah memakai jasa PSK, bila kita tidak kenal, atau menggunakan akun atau alamat palsu, ataus sekedar iseng-iseng, langsung diblokir.
Tidak adanya payung hokum untuk menjerat para PSK karena undang-undang pidana tidak bisa menjerat mereka, kecuali para mucikari atau germo yang menjajakan para PSK bisa dihukum dengan ancaman melakukan perdagangan wanita. Sementara PSK sendiri, paling tidak hanya dilakukan pembinaan dan pendataan, dan terkena tindak pidana ringan itupun kalau permasalahan administrasi kependudukan terjadi.
Oleh sebab itu, solusi kongkrit adalah duduk bersama seluruh aparatur pemerintah, yaitu para instansi teknis yang terkait, baik dinas sosial, dinas kesehatan, satpol pp, akademisi, pemerhati social, organisasi wanita, polisi, TNI, pihak swasta seperti perhotelan dan penginapan, pemilik hiburan malam, untuk mencari solusi terbaik, agar prostitusi tidak berada di kota Balikpapan yang bermottokan agamis dan menjunjung nilai-nilai agama dalam pembangunannya. Tidak mungkin, berjalan sendiri-sendiri, dengan menghabiskan anggaran masing-masing untuk merehabilitasi, periksa kesehatan, razia dan lain-lainnya tanpa dilakukan secara holistik.
Semisalnya membentukSatgas Anti Prostitusi dan Kekerasan Anak, dengan melakukan pemantauan-pemantauan tempat-tempat yang dijadikan tempat prostitusi, memantau aktifitas di media sosial, melakukan pembinaan bagi yang tertangkap tanpa harus diserahkan ke pihak keluarga atau menyusun Peraturan Daerah terkait larangan prostitusi di Balikpapan.
Selama hal itu belum dilakukan dan aparatur pemerintah bekerja sendiri-sendiri, selama itu, praktik-praktik prostitusi akan berkembang dengan pesat di Balikpapan. Perlu ada shok terapi bagi para pelaku, terutama mucikarinya. Tidak juga hanya mucikari yang dipidanakan, tetapi PSK juga dipidanakan walaupun bisa dibalut dengan pola pembinaan di Dinas Sosial atapun Pondok Pesantren selama 6-12 bulan.
Akibatnya, prostitusi seakan dibiarkan, dilegalkan atau diperbolehkan di Balikpapan. Yang tidak boleh adalah melakukan aborsi ataupun membuang anak hasil hubungan seks bebas tersebut (pelacuran), karena sampai sejauh ini, belum ada pelaku-pelaku ditangkap atau diketahui. Para PSK dan germo nya merasa aman, merasa tidak tersentuh hukum ataupun penangganan secara maksimal. Kalaupun ditangkap, hanya 1 hari dibina kemudian dilepaskan dan tertangkap lagi dan dibebaskan lagi. Tidak ada solusi, kecuali menghabiskan anggaran negara tanpa jelas indikator-indikator keberhasilan dari program atau yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. (*)

Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help