TribunKaltim/
Home »

Opini

Opini

Fenomena Transportasi Online di Samarinda

Ada yang mendukung keberadaan gojek di Samarinda dan menyayangkan aksi supir angkot ini. Ada yang bersikap netral dalam menanggapi peristiwa tersebut

Fenomena Transportasi Online di Samarinda
TRIBUN KALTIM/MUHAMMAD AFRIDHO SEPTIAN
Para sopir angkot saat berdialog dengan perwakilan Pemkot Samarinda usai berunjuk rasa mengenai keberatan mereka atas beroperasinya ojek dan taksi online, Senin (6/3/2017). 

Decky Diyan Kesuma
deckydiyankesuma@rocketmail.com

Selama dua hari ini tepatnya dari tanggal 6-7 Maret 2017, masyarakat Kota Samarinda disuguhkan pemberitaan tentang penolakan supir angkot terhadap keberadaan gojek di Kota Samarinda. Pada awalnya aksi tersebut dimulai di samping masjid Islamic Centre, Jalan Anggi, dengan memberhentikan seluruh angkot yang melintas, bahkan sopir angkot juga menurunkan penumpangnya di pinggir jalan.
Alasan supir angkot menolak keberadaan gojek ini dikarenakan pendapatan mereka yang tergerus atau berkurang semenjak keberadaan Gojek, lalu Gojek tidak mendapatkan legalitas dari Pemkot Samarinda karena lebih berbentuk perusahaan IT alih-alih berbentuk perusahaan transportasi, kantornya bertempat di ruko bukan seperti kantor pada umumnya, dan penerapan tarif yang sangat murah dari Gojek membuat supir angkot berang dan memuntahkan kekecewaannya dengan melakukan berbagai aksi selama 2 hari ini.
Di sisi lain tanggapan masyarakat Kota Samarinda terbelah antara mendukung, bersikap netral,dan menyetujui aksi yang dilakukan supir angkot ini. Penelusuran penulis di Instagram @samarindaetam, banyak komentar pro dan kontra menyaksikan peristiwa ini. Ada yang mendukung keberadaan gojek di Samarinda dan menyayangkan aksi supir angkot ini. Ada yang bersikap netral dalam menanggapi peristiwa tersebut dengan memberikan komentar "Rejeki sudah diatur masing-masing". Dan ada juga yang mendukung aksi ini dengan memberikan komentar: "Keberadaan angkot harus selalu ada karena angkot dibutuhkan oleh pedagang pasar,pedagang kuliner,dan pedagang sembako untuk mengangkut aneka macam barang dagangannya dan gojek tidak bisa melakukan itu".
Berita terakhir yang penulis kutip sumbernya dari instagram @kabarsamarinda Pemkot akan memanggil pihak gojek untuk menelusuri aspek legalitas.Bila Gojek tidak bisa menunjukkan legalitas,maka pemkot akan bertindak tegas dengan pelarangan beroperasi driver gojek, penutupan kantor, dan meminta Gojek untuk tunduk&patuh memenuhi legalitas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan No 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.
Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan No 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek mengatur angkutan tidak dalam trayek, seperti taksi, angkutan sewa, carter, pariwisata, dan lainnya. Adapun taksi online wajib mendaftarkan diri dan nama dalam STNK harus berbadan hukum atau sesuai UU No 22 Tahun 2009, Pasal 139 ayat 4. Penyelenggaraan taksi online atau angkutan berbasis aplikasi dijabarkan lebih lanjut dalam Bab IV tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi.
Salah satunya menyebutkan bahwa perusahaan jasa angkutan tidak dalam trayek, misalnya taksi, diperbolehkan memakai aplikasi. Penyediaan aplikasi bisa dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan perusahaan aplikasi yang sudah berbadan hukum Indonesia. Sistem pembayaran angkutan tersebut juga boleh disematkan sekaligus dalam aplikasi asalkan tetap mengikuti ketentuan di bidang informasi dan transaksi elektronik
Bila perusahaan angkutan umum, seperti taksi bekerja sama dengan perusahaan aplikasi, perusahaan aplikasi tidak boleh bertindak sebagai penyelenggara angkutan. Maksudnya, perusahaan aplikasi tidak boleh mengatur tarif, merekrut pengemudi,dan menentukan besaran penghasilan pengemudi. Perusahaan penyedia aplikasi, misalnya Uber dan Grab dengan layanan GrabTaxi, juga diwajibkan memberi akses monitoring pelayanan, data semua perusahaan angkutan umum yang bekerja sama, data semua kendaraan&pengemudi, dan alamat kantornya sendiri.
Perusahaan aplikasi yang menyediakan jasa angkutan orang menggunakan kendaraan bermotor diwajibkan mengikuti ketentuan pengusahaan angkutan umum yang dimuat dalam Pasal 21, 22, dan 23 Permen No 32 Tahun 2016.
Ketentuan tersebut antara lain meminta perusahaan aplikasi mendirikan badan hukum Indonesia. Bentuk badan hukum yang diakui adalah Badan Usaha Milik Negara, badan usaha milik daerah,perseroan terbatas,atau koperasi.
Perusahaan aplikasi juga diminta untuk menyelenggarakan izin angkutan orang tidak dalam trayek. Syaratnya antara lain mesti memiliki minimal lima kendaraan atas nama perusahaan, lulus uji berkala, memiliki pul dan bengkel, serta pengemudi harus memiliki surat izin mengemudi (SIM). Aturan tersebut berlaku efektif sejak disahkan pada bulan Maret 2016 lalu dan mulai berlaku pada bulan September 2016. Aturan ini dikeluarkan bertujuan mewujudkan transportasi aman dan nyaman untuk masyarakat (Sumber: laman publikasi produk hukum di situs resmi Kemenhub tentang Permen No 32 Tahun 2016 berlaku sebagai pengganti Keputusan Menteri Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum).
Dalam tulisan ini, penulis juga ingin memberikan solusi atas peristiwa ini.Langkah-langkah yang harus ditempuh ialah:
1.Melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait baik dari Pemkot Samarinda, transportasi online, Organda, dan perwakilan supir angkutan untuk bersama-sama mencari solusi atau melakukan musyawarah dalam mengatasi masalah ini demi kemaslahatan orang banyak.
2.Diharapkan adanya kerjasama antara angkutan umum yang ada disamarinda dengan transportasi online untuk bersama-sama menciptakan transportasi yang murah,aman, memenuhi aspek keselamatan berkendara, dan legalitas teruji, dan nyaman di Kota Tepian.
3.Harus ada upaya penyadaran kepada supir angkot dan juragan angkot untuk bersama-sama bersaing secara sehat dengan transportasi online. Harapannya lambat-laun para juragan angkot bisa memperbaiki kekurangan angkotnya baik dari kendaraannya maupun supir angkot. Contoh: Mengganti kendaraan angkotnya yang lebih baik atau lebih sering melakukan uji klir,memperbaiki Attitude supir angkotnya, supir angkot harus ada lisensi resmi dari kepolisian bukan supir angkot otodidak.
4.Pemerintah Kota Samarinda bisa mengeluarkan peraturan baik melalui Perwali,Peraturan daerah ,atau keputusan Walikota yang merujuk pada peraturan PermenHub No 32 Tahun 2016 berlaku sebagai pengganti Keputusan Menteri Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum dan penerapannya diharapkan tidak hanya pada gojek saja, tetapi layanan kurir lokal yang sudah banyak bertebaran di Kota Samarinda. Penerapan peraturan secara meluas ini diharapkan bisa menampilkan persaingan secara sehat,menghasilkan Pendapatan asli daerah (PAD), dan melindungi konsumen pengguna jasa layanan transportasi agar terhindar dari transportasi bodong.
5.Karena transportasi online membuka lapangan kerja, hendaknya selain mematuhi peraturan PermenHub No 32 Tahun 2016 juga harus tunduk pada UU No.13 ketenagakerjaan dan PP No.78 tahun 2015 yang mensyaratkan pemberi kerja memberikan kontrak selama 1 tahun kepada pekerja,pemberiaan kompensasi atas pemutusan kerja, Upah yang diterima pekerja sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP), pemberiaan asuransi bagi pekerja berupa BPJS Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan,dsb
Penulis memberikan kesimpulan bahwa penerapan teknologi dalam dunia transportasi sudah menjadi sebuah keniscayaan bahkan menjadi sebuah kebutuhan gaya hidup, akan tetapi dunia transportasi dipenuhi oleh beraneka macam peraturan yang bertujuan untuk melindungi orang banyak. Untuk itu sangat diperlukan sinerginitas, harmonisasi, dan penerapan implementasi yang bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak dikarenakan transportasi massal menyangkut masalah nyawa orang banyak. Sebagai warga Kota Samarinda, penulis berharap masalah ini bisa diselesaikan secara arif dan bijaksana. (*)

Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help