TribunKaltim/
Home »

Opini

Opini

Perempuan dalam Panggung Politik

Para buruh garmen memprotes apa yang mereka rasakan sebagai kondisi kerja yang sangat buruk dan tingkat gaji yang rendah.

Perempuan dalam Panggung Politik
GOOGLE
Google Doodle menampilkan video untuk memperingati hari perempuan internasional, Selasa (8/3/2016). 

Oleh :
Sarinah Dea Sastika
GMNI Balikpapan

Hari Perempuan Internasional dirayakan pada tanggal 8 Maret setiap tahun. Ini adalah sebuah hari besar yang dirayakan di seluruh dunia untuk memperingati keberhasilan kaum perempuan di bidang ekonomi, politik dan sosial.
Di antara peristiwa-peristiwa historis yang terkait lainnya, perayaan ini memperingati kebakaran Pabrik Triangle Shirtwaist di New York pada 1911 yang mengakibatkan 140 orang perempuan kehilangan nyawanya.
Gagasan tentang perayaan ini pertama kali dikemukakan pada saat memasuki abad ke-20 di tengah-tengah gelombang industrialisasi dan ekspansi ekonomi yang menyebabkan timbulnya protes-protes mengenai kondisi kerja. Kaum perempuan dari pabrik pakaian dan tekstil mengadakan protes pada 8 Maret 1857 di New York City.
Para buruh garmen memprotes apa yang mereka rasakan sebagai kondisi kerja yang sangat buruk dan tingkat gaji yang rendah.
Para pengunjuk rasa diserang dan dibubarkan oleh polisi, kaum perempuan ini membentuk serikat buruh mereka pada bulan yang sama dua tahun kemudian. Banyak artikel tentang sejarah peringatan hari perempuan sedunia di internet, termasuk salah satunya sedikit penjabaran diatas. Dan dari sejarah itulah mulai muncul pembahasan dan wacana soal kesetaraan gender atau yang hari ini sering di sebut emansipasi.
Isu kesetaraan atau emansipasi menjadi trend dalam Indonesia hari ini, namun akan berbahaya apabila tuntutan kesetaraan dan emansipasi ini tidak didasari atas kearifan budaya Indonesia. Perempuan Indonesia adalah perempuan yang didasari atas adat istiadat manusia dari timur. Kehebatan perempuan Indonesia yang mampu dengan cakap menjalakan rutinitasnya dengan tetap berpegang teguh atas keyakinannya bahwa mengerjakan urusan rumah dan merawat anak adalah sebenar-benarnya perjuangan karena di kelembutan tangan perempuan Indonesia ini ada tanggung jawab untuk anak yang nantinya adalah pewaris peradaban.
Tidak menjadi soal dalam peran domestiknya, perempuan berjuang dalam ranah tersebut. Namun ada potensi dalam diri perempuan yang sangat bisa di upgrade untuk perempuan Indonesia bisa menjadi lebih baik dalam menjawab tantangan zaman dengan isu kesetaraan.
Seakan-akan budaya yang membuat peran domestik tersebut dikultuskan menjadi hal yang wajib dan harus dilakukan oleh perempuan dan bahkan kadang di sebut kodrat, padahal itu semua adalah potensi, tinggal bagaimana peran antara laki - laki dengan perempuan dalam pembagian kerjanya. (read : Kontruksi Sosial).
Keterlibatan perempuan dalam dunia politik bukan lagi hal yang baru. Dalam sejarah perjuangan kaum perempuan, partisipasi perempuan dalam pembangunan telah banyak dicapai.
Di era kolonialisme Belanda kita mengenal tokoh perempuan seperti R.A Kartini, yang memperjuangkan hak-hak perempuan pada masa itu agar dapat memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki, adapula perempuan yang ikut serta berjuang dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia seperti Cut Nyak Dhien. Selain itu, dalam dunia pemerintahan ada perempuan yang turut terlibat seperti Supeni, yang dikenal sebagai politikus perempuan yang menduduki jabatan penting di Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai anggota DPR sekaligus anggota Konstituante melalui partai PNI.
Namun kondisi perempuan masa kini jauh berbeda dengan kondisi perempuan di masa lalu. Perempuan yang terlibat dalam dunia politik masih merupakan hal yang sulit dibayangkan, terutama di Indonesia. Negara Indonesia masih sangat minim sekali dalam mengikutsertakan kaum perempuan untuk terjun ke dunia perpolitikan. Seolah-olah politik hanya milik kaum laki-laki dan seakan-akan hanya kaum lelaki yang mampu untuk mempimpin rakyat. Sedangkan perempuan hanya boleh berperan dibelakang panggung saja.
Hal-hal seperti ini disebabkan karena manusia dibentuk oleh budayanya masing-masing yang menekankan bahwa kedudukan perempuan hanya sebatas lingkungan keluarga, seperti mengurus suami, mengurus anak, memasak, serta tugas-tugas domestik lainnya, sehingga urusan - urusan kegiatan politik sering kali di dominasi oleh laki - laki saja dan membuat perempuan enggan masuk dan turut serta memikirkan urusan negara.
Perempuan di Indonesia sudah terlalu lama dibiarkan untuk tidak ikut serta berpolitik, sehingga pengalaman laki-laki dalam berpolitik lebih mempuni dibandingkan perempuan. Karena absennya perempuan dalam dunia politik inilah yang menyulitkan bagi perempuan untuk mendapat ruang yang sama dengan laki-laki.
Padahal perempuan juga mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki, dan itu juga telah diamanatkan oleh konstitusi kita Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D Ayat 1 yang berbunyi "setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum", yang artinya perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hak untuk hidup, hak kemerdekaan pikiran, dan juga hak untuk berorganisasi serta berpolitik.
Perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan suatu bangsa, tetapi sampai saat ini, perempuan belum mendapatkan kesempatan yang lebih baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan. Dari jumlah perempuan Indonesia yang lebih banyak dari laki-laki, namun mengapa dalam dunia pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif , perempuan yang terlibat masih minim?
Hal ini disebabkan karena kualitas perempuan yang rendah dan perempuan masih dianggap kurang mampu untuk berperan dalam membuat kebijakan yang lebih baik dalam pemerintahan. Tapi apakah kualitas kaum laki-laki sudah memadai untuk menyelesaikan persoalan perempuan? Padahal perempuan dan laki-laki memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga laki-laki tidak bisa mewakili perempuan.
Peran perempuan dalam dunia politik akan jadi warna tersendiri, dengan sifat kewanitaan hal itu malah akan semakin melengkapi perpolitikan Indonesia. Perempuan pun akan lebih peka terhadap isu-isu yang selama ini seringkali dianggap kurang begitu diperhatikan oleh kaum laki-laki, seperti isu KDRT, kekerasan terhadap anak, dengan adanya perempuan masuk dalam ranah politik, perempuan dapat menentukan kebijakan untuk mengcover masalah-masalah tersebut.
Untuk itu perlu adanya dorongan agar perempuan maju dan mengejar ketertinggalannya, dan ikut andil dalam kontes pemilu untuk membentuk pengalaman politik dan meraih posisi dengan diterapkannya kuota gender.
Kehadiran kuota 30% yang diterapkan semenjak pemilu 2004 adalah langkah yang tepat untuk membentuk sejarah pengalaman politik bagi perempuan.Dengan berpartisipasinya perempuan di dunia politik dan duduk dalam posisi sebagai pengambil keputusan, maka aspirasi dan kepentingan perempuan dapat tersalurkan. Dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan diyakini mampu membawa perubahan yang lebih berkeadilan dan bebas diskriminasi. Akan tetapi, partisipasinya tidak sebatas pemenuhan kuota belaka saja. Karena pada kenyataan saat ini partai politik belum mampu menghasilkan kader-kader perempuan yang handal dan progresif. Dalam pendidikan politik, proses rekruitmen kader dan calon anggota legislatif, partai politik dianggap telah abai dalam melakukan kaderisasi, terutama untuk kader perempuan.
Partai politik masih memperlakukan perempuan hanya untuk pemenuhan syarat dalam upaya merebut kekuasaan dan memenangkan kontes pemilu. Situasi tersebut menjelaskan bahwa keterwakilan perempuan dalam kuota 30% ternyata masih ditingkat kuantitas. Apalagi di daerah yang terpencil, minat perempuan untuk menjadi caleg sangat minim, sehingga partai politik lebih mengutamakan kuantitas saja untuk memenuhi syarat tersebut.
Secara ideal, partai politik diharapkan mampu menghasilkan kader perempuan yang peka terhadap gender, yang mengerti ketika berada diatas panggung politik dan bukan hanya sebatas memperjuangkan kepentingan pribadi serta kepentingan partai nya saja. Tidak hanya sekedar kuantitas tapi kaum perempuan juga harus memiliki kualitas yang menunjukan bahwa perempuan mampu menjadi penyalur aspirasi rakyat. (*)

Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help