Home »

Opini

Opini

Melihat Sejarah dan Fungsi Ombudsman

Komisi Ombudsman Nasional saat itu masih bersifat adhoc dengan format kelembagaan serta kewenangan yang masih sangat terbatas

Melihat Sejarah dan Fungsi Ombudsman
TRIBUN KALTIM/MUHAMMAD ALIDONA
Syarifah Rodiah, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Kaltim 

Oleh :Syarifah Rodiah, SH, SE, MM
Kepala Perwakilan ORI Kaltim

10 Maret 2000 melalui Perpres No.44, Presiden Abdurrahman Wahid, yang juga kita kenal sebagai Gus Dur, membentuk Ombudsman Indonesia untuk pertama kalinya, yang secara resmi dinamai Komisi Ombudsman Nasional (KON). Pembentukan KON ini tidak lain sebagai sebagai bagian dari program pembangunan demokrasi di tanah air dengan jalan menghidupkan mekanisme "Check and Balances", dimana setiap Warga Negara (Civil Society) diberi kesempatan berperan dalam melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan. Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dikenal sebagai tokoh yang sangat pro demokrasi, dan dimasa pemerintahannya yang singkat itu, telah dilahirkan berbagai gagasan, program dan lembaga untuk membangun dan memperkuat demokrasi di Indonesia.
Komisi Ombudsman Nasional saat itu masih bersifat adhoc dengan format kelembagaan serta kewenangan yang masih sangat terbatas, dimana salah satu mandat yang diberikan adalah menyiapkan draft RUU Ombudsman Indonesia.
Amanat pembentukan Ombudsman Republik Indonesia ini hadir bersamaan dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu dengan TAP MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, yang selanjutnya diatur dengan undang-undangnya tersendiri ; KPK diatur dengan UU No 30 Tahun 2002 dan ORI diatur dengan UU No 37 Tahun 2008.
Terwujudnya Undang Undang No.37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, memberikan batasan yang lebih kuat dan jelas tentang tugas, fungsi dan kewenangan Ombudsman RI sebagai Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik.
Tepat hari ini 10 Maret 2017, di usianya yang ke 17 tahun berdiri di Indonesia, tidak semua orang mengenal apa itu Ombudsman, tak sedikit pula yang mempertanyakan kenapa harus bernama Ombudsman? Mengapa tidak diberikan saja nama Komisi Pengawas Pelayanan Publik?
Sejarah
Sejarah Ombudsman berakar pada prinsip keadilan yang menjadi bagian dari mekanisme pengawasan dalam sistem ketatanegaraan Islam yang dipraktekkan pada masa Pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab (634-644 M). Khalifah Umar bin Khatab memposisikan dirinya sebagai Muhtasib, yakni orang yang menerima keluhan dari warga masyarakat dan menjadi mediator dalam menyelesaikan perselisihan antara warga dengan pejabat pemerintahan. Khalifah Umar bin Khatab kemudian membentuk lembaga Qadhi al Qudhaat dengan tugas khusus melindungi warga dari tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara pemerintahan.
Lembaga Qodhi al Qudhaat tersebut kemudian dikembangkan oleh Dinasti Osmaniah di Turki. Pada 1709 Raja Swedia Charles XII mengungsi ke Turki (karena kalah dalam perang melawan Rusia) dan berkesempatan mempelajari dan mendalami tentang lembaga Qadhi al Qudhaat tersebut. Sekembalinya Raja Charles XII ke Swedia, ia menggagas pembentukan lembaga dengan fungsi dan peran yang sama dengan Qadhi al Qudhaat dan diberi nama Ombudsman (menurut bahasa Skandinavia) yang artinya pengawas penyelenggaraan negara. Itu pulalah sebabnya Swedia tercatat sebagai negara pertama di dunia yang membentuk Ombudsman modern (Parliamentary Ombudsman) pada 1809. Sampai saat ini (2016) sudah ada 170 negara di dunia sudah memiliki lembaga Ombudsman (Amzulian Rifai, 2016).
Dengan demikian nama Ombudsman telah menjadi standard yang dikenali dunia dan telah membentuk perkumpulan Organisasi Ombudsman di dunia, dimana anggotanya adalah Seluruh Ombudsman di Negara Negara yang memiliki Lembaga tersebut. Ini menjawab pertanyaan mengapa, Indonesia tidak menggantikan nama Lembaga ini dengan nama lainnya.
Fungsi, Tugas, dan Wewenang Ombudsman RI
Dalam Pasal 6 UU No 37 Tahun 2008 dinyatakan Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun didaerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Dari pengertian tersebut di atas dapat dipahami dua hal, pertama fungsi Ombudsman sebagai lembaga pengawas, kedua yang diawasi adalah semua lembaga penyelenggara pelayanan publik.
Adapun yang menjadi tugas Ombudsman sebagaimana termuat dalam Pasal 7 UU No 37 Tahun 2008 yaitu : "(a) menerima laporan dugaan maladministrasi dalam penyelengaraan pelayaan publik, (b) melakukan pemeriksaan subtansi atas laporan, (c) menindak lanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman, (d) melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik , (e) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga Negara atau lembaga pemerintahan lainnya, (f) membangun jaringan kerja, (g) melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan, (h) melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.
Pasal 8 UU No 37 Tahun 2008 mengatur, Ombudsman dalam menjalankan tugasnya diberikan kewenangan: "(a) meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman, (b) memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapat kebenaran suatu laporan, (c) meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotocopy dokumen yang diperlukan dari instansi manapun untuk pemeriksaan laporan dari instansi Terlapor, (d) melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor dan pihak lain yang terkait dengan laporan, (e) menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak, (f) membuat rekomendasi untuk membayar ganti kerugian dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan, (g) demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.
Ada 10 (sepuluh) dugaan maladministrasi yang umumnya dilakukan oleh pelaksana pelayanan publik yang dapat dilaporkan atau diadukan ke Ombudsman RI, yaitu: (1) penundaan berlarut, (2) penyalahgunaan wewenang, (3) Berpihak, (4) Tidak memberikan layanan, (5) permintaan uang, barang atau jasa, (6) pelaksana pemberi layanan tidak kompeten, (7) perbuatan tidak patut, (8) perlakuan diskriminasi, (9) Konflik kepentingan, dan (10) penyimpangan prosedur.
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kaltim
Ombudsman RI Provinsi Kaltim dibentuk berdasarkan PP No 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah. Pendirian Kantor Perwakilan Kalimantan Timur direalisasikan pada Agustus 2012, namun gaungnya hampir tidak terdengar oleh masyarakat umum Kalimantan Timur. Masih banyak masyarakat yang bahkan tidak mengerti sama sekali apa arti kata tersebut, bagaimana bentuknya, berperan dibidang apa dan terlebih apa manfaatnya bagi mereka.
Dengan lingkup wilayah kerja meliputi provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Kantor Perwakilan Kalimantan Timur bertanggung jawab untuk memperkenalkan Ombudsman Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat, Pemerintah Daerah, BUMD, BUMD, BHMN maupun Badan Swasta yang tersebar diseluruh wilayah meliputi provinsi Kaltim dan Kaltara, yang sebelum pemekaran merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia, dengan luas hampir sama dengan Pulau Jawa atau sekitar 6,8% dari total luas wilayah Indonesia. Hal inilah yang menjadi tantangan besar bagi Kantor perwakilan ini untuk dapat mensosialisasikan dan mengimplementasikan seluruh pelaksanaan program - program Ombudsman secara efektif dan efisien.
Efektif 01 September 2016, sejalan dengan Surat Keputusan Ketua Ombudsman RI tentang Pendirian Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara pada Agustus 2016, secara operasional ORI Kaltim dapat lebih berkonsentrasi pada 10 Kabupaten/Kota yang diawasi yang semula 15 Kabupaten/Kota.
ORI Kaltim telah melewati 2 (dua) masa Kepemimpinan, yaitu sejak Agustus 2012 sd Januari 2015 dibawah DR. Afdillah I. Chandra, SH, MH dan sejak September 2015 sd sekarang dibawah kepemimpinan Syarifah Rodiah, SH, SE, MM.
Ombudsman RI Perwakilan Kaltim sejak tahun 2013-2016 telah menerima laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik sebanyak 341 laporan, yang disampaikan melalui berbagai cara. Berdasarkan Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan (SIMPEL) yang digunakan Ombudsman RI.
Selain klasifikasi berdasarkan cara penyampaian, laporan juga diklasifikasikan berdasarkan Instansi Terlapor. (*)

Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help