TribunKaltim/

Korupsi KTP Elektronik

Sejumlah Nama Diduga Terlibat, Presiden Diminta Nonaktifkan Pejabat Terlibat Korupsi e-KTP

Pertama menuntut Presiden Joko Widodo menonaktifkan sejumlah orang yang terlibat. Kedua meminta KPK memeriksa nama-nama yang disebut di surat dakwaan.

Sejumlah Nama Diduga Terlibat, Presiden Diminta Nonaktifkan Pejabat Terlibat Korupsi e-KTP
KOMPAS IMAGES
Ilustrasi 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Kasus proyek pengadaan KTP berbasis NIK periode 2011-2012 menyeret sejumlah tokoh eksekutif dan legislatif.

Presiden Joko Widodo diminta berani menonaktifkan para pejabat negara yang telah merugikan negara sebesar Rp 2,3 Triliun itu.

Untuk menuntut itu, sejumlah aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengatasnamakan Masyarakat Sipil Prihatin Mega Korupsi e-KTP, melakukan aksi di depan gedung KPK, Jakarta Selatan, Minggu (12/3/2017).

Di kesempatan itu, turut hadir Mantan Koordinator Badan Pekerja KontraS, Haris Azhar, Agus Sarwono dari Transparency Indonesia Internasional, Manajer Advokasi Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan kemitraan Masyarakat Indonesia, (Yappika), Hendrik Rosdinar, serta perwakilan Komite pemantau legislatif (Koppel), dan Indonesia Legal Roundtable (ILR).

Melalui aksi itu, Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengatasnamakan Masyarakat Sipil Prihatin Mega Korupsi e-KTP itu menuntut dua hal.

Baca: Pejabat BUMN Tersangkut Kasus e-KTP, Menteri Rini Dimina Segera Mencopot

Pertama menuntut Presiden Joko Widodo menonaktifkan sejumlah orang yang terlibat. Kedua meminta KPK memeriksa nama-nama yang disebut di surat dakwaan.

"Sudah sepantasnya kalau melihat pernyataan presiden kemarin dan hari ini. Bukan hanya penting dibongkar kalau mau bongkar presiden harus menonaktifkan nama-nama orang atau pejabat yang ada," tutur Haris Azhar, kepada wartawan ditemui di Gedung KPK, Minggu (12/3/2017).

Menurut dia, Jokowi harus mengambil sikap tegas dan cepat dalam upaya penegakan hukum kasus korupsi itu. Sebab, dikhawatirkan orang yang diduga terlibat akan melakukan manuver politik.

Indikasi adanya manuver politik itu terlihat dari bantahan-bantahan yang diucapkan para tokoh.

Halaman
123
Editor: Amalia Husnul Arofiati
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help