TribunKaltim/

Berita Pemkab Kutai Timur

Inspektorat Kutim Kekurangan Auditor dan Pengawas

Secara garis besar, rumpun jabatan fungsional dimaksud dibedakan menjadi dua yaitu fungsional umum dan fungsional ahli.

Inspektorat Kutim Kekurangan Auditor dan Pengawas
HO_HUMAS SETKAB KUTIM
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kutim, Hamka 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA -  Di sela pelaksanaan coffee morning  awal Maret lalu, Inspektorat Daerah Kutim menggelar sosialisasi tentang Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) yang merupakan tugas dan tanggung jawab auditor inspektorat daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kutim, Hamka mengatakan instansinya masih kekurangan tenaga auditor dan pengawas yang menjadi P2UPD.

“Idealnya untuk Kabupaten dan Kota membutuhkan tenaga auditor serta pengawas kurang lebih sekitar 40 orang. Jadi untuk di Kabupaten Kutim masih kekurangan P2UPD,” ungkap Hamka.

Tujuan sosialisasi tak lain untuk menarik minat pegawai yang ada agar mau beralih tugas menjadi tenaga fungsional auditor dan pengawas. Sehingga jumlahnya bertambah dan pengawasan pengelolaan administrasi di Pemkab Kutim bisa tercapai dengan baik.

Jabatan P2UPD di daerah, kata Hamka, merupakan jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan. Atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan. Inspektorat terdiri dari dua pengawas. Pertama auditor dan yang kedua pengawas pemerintahan umum.

Pada Inspektorat, terdapat dua rumpun jabatan pengawasan, terdiri dari auditor, pembinanya dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan P2UPD pembinanya dari Kementerian Dalam Negeri. Untuk tenaga fungsional yang ada di Inspektorat Kabupaten Kutim saat ini ada 18 auditor dan 13 P2UPD.

Ditambahkan oleh Endry Permadi, Auditor Madya di Inspektorat Kabupaten Kutim, bahwa era fungsional di dalam Inspektorat dimulai pada 2012. Hal itu membuat hilangnya jabatan Eselon IV di Inspektorat. Jabatan fungsional tersebut diantaranya auditor serta P2UPD.

Secara garis besar rumpun jabatan  fungsional dimaksud dibedakan menjadi dua yaitu fungsional umum dan fungsional ahli. "P2UPD dan auditor termasuk termasuk rumpun fungsional ahli. Apa yang membedakan dengan funsional umum? Dia harus memiliki keahlian dengan fungsional yang dimilikinya,” ujarnya.

Jadi untuk menjadi fungsional di inspektorat sebenarnya tidak mudah, karena harus mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) baik P2UPD maupun auditor. Setelah diklat harus mengikuti ujian dan setelah lulus barulah bisa dikatakan fungsional. (advetorial/hms11).

Editor: Kholish Chered
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help