TribunKaltim/
Home »

News

» Etam

Penunggak Pajak Jadi Sandera

Apindo Kaltim Menilai Kurang Etis Sanksi Sandera Badan bagi Penunggak Pajak

Slamet sendiri tak memberikan komentar banyak mengenai sanksi pajak. Dia mengharapkan ada cara lain bagi wajib pajak bermasalah tersebut.

Apindo Kaltim Menilai Kurang Etis Sanksi Sandera Badan bagi Penunggak Pajak
DOK. TRIBUN KALTIM
M Slamet Brotosiswoyo, Ketua Apindo Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Rencana penahanan (penyanderaan) terhadap penunggak pajak dinilai kurang etis oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim.

Seperti diketahui, Kanwil DJP Kaltimra dan Kemenkumham Kaltim bekerja sama untuk persiapan ruang tahanan khusus sebagai tempat penyanderaan bagi penunggak pajak

Ketua DPD Apindo Kaltim Slamet Brotosiswoyo mengatakan, penyediaan fasilitas ruang tahanan lapas sebagai tempat hukum bagi penunggak pajak dirasa tak etis.

Bahkan dirasa tak perlu, sebab banyak cara yang bisa dilakukan sebagai upaya sanksi bagi pengemplang pajak tersebut.

Baca: Bagi Penunggak Pajak telah Disiapkan Tiga Lapas, Ruang Tahanan hanya Diisi Kasur

"Tak perlu lah yang seperti (hukuman sandera badan) itu. Tak etis saja," ujar Slamet singkat.

Slamet sendiri tak memberikan komentar banyak mengenai sanksi pajak. Dia mengharapkan ada cara lain bagi wajib pajak bermasalah tersebut.

"Menurut saya ya seperti itu. Soal sanksi hukuman atau apapun ada banyak yang lainnya," katanya.

Di tempat terpisah, Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Kaltimra Andi Setijo Nugroho mengatakan penyanderaan merupakan upaya terakhir untuk memberi efek jera bagi penunggak pajak.

Baca: Dirjen Pajak Kaltimra Mengincar 16 Wajib Pajak Nakal

Sebelum penyanderaan, terlebih dulu pihak DJP akan melakukan teguran melalui surat.

Lalu dilakukan penyitaan, pemblokiran, sampai cekal. Ketika upaya-upaya tersebut tak berhasil, maka dazzling adalah upaya terakhir. 

Mengenai lokasi lapas yang akan dipilih, diakui Andi, Kemenkumham telah memberikan beberapa pilihan, selain Samarinda, akan disiapkan pula di Bontang dan Nunukan.

Kedua daerah itu, diklaim oleh pihak Kemenkumham memiliki lapas yang terbilang masih memiliki space atau ruangan untuk digunakan sebagai tempat sandera pajak dititipkan. (*)

Penulis: Amanda Liony
Editor: Amalia Husnul Arofiati
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help