TribunKaltim/

Ditagih Sewa Lahan, Warga Minta Deadline Pasca Pilkada DKI

Sedikitnya ada 60 kepala keluarga penyewa lahan PT Pelindo IV Cabang Nunukan. Mereka tergabung dalam Forum Komunikasi Komunitas Pengguna Jasa Pelindo

Ditagih Sewa Lahan, Warga Minta Deadline Pasca Pilkada DKI
TRIBUN KALTIM/NIKO RURU
Ilustrasi - Pelabuhan Tunon Taka, Kecamatan Nunukan. 

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Pihak PT Pelindo IV Cabang Nunukan memilih mengalah dengan menuruti permintaan warga pengguna lahan untuk membayarkan sewa pasca pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta.

Sedikitnya ada 60 kepala keluarga penyewa lahan PT Pelindo IV Cabang Nunukan. Mereka tergabung dalam Forum Komunikasi Komunitas Pengguna Jasa Pelindo Nunukan.

General Manager PT Pelindo IV Nunukan, Adi Novi Wahyudi mengatakan, pihaknya harus menuruti permintaan itu meskipun tidak masuk akal.

Sebab tidak ada hubungan tagihan sewa lahan dimaksud dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta. Meskipun harus dikaitkan dengan gejolak politik di Nunukan.

‘’Kita cooling down saja. Mereka mengatakan nanti setelah Pilkada Jakarta,” ujarnya, Kamis (16/3/2017).

Atas permintaan dimaksud, dia juga menunda pengiriman surat tagihan dengan tarif baru. “Tetap kami tagih dengan tarif lama. Itu harus ditagih karena nanti ada audit juga ke kami,’’ katanya.

PT Pelindo IV Nunukan memang tiba-tiba menaikkan tarif sewa lahan hampir tiga kali lipat dari sebelumnya.

Kenaikan tarif itu menuai protes dari pengguna lahan sehingga mereka menyampaikan aspirasi dimaksud kepada DPRD Kabupaten Nunukan.

Belakangan terungkap, kenaikan tarif itu sudah mengacu pada mekanisme dan aturan yang berlaku.

Kenaikan harga sewa merupakan hasil evaluasi berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah milik PT Pelindo yang telah mencapai Rp 103.000 permeter persegi. Selanjutnya NJOP untuk bangunan mencapai Rp 550.000 permeter perseginya.

“Sementara tagihan yang dibebankan PT Pelindo yang sejak lima tahun lalu kepada penyewa tidak sampai Rp 3.000 permeter persegi,” ujarnya.

Semestinya, para pengguna lahan dikenakan tarif sewa Rp 10.000 permeter persegi. Tetapi atas kebijakan PT Pelindo, warga hanya dibebankan biaya sewa Rp 6.500 permeter persegi. Tarif inipun menuai penolakan.

“Tanah kami kan dikomersilkan. Ini berpengaruh pada pembayaran pajak PT Pelindo. Makanya tetap kami tagih meskipun sementara masih tarif lama yang sejak 2013 belum pernah naik. Karena nanti kami diaudit juga,’’ katanya.

Dia mengatakan, banyak penyewa tanah PT Pelindo yang sudah melanggar aturan seperti membangun rumah sewa tanpa izin, memindahtangankan bangunan dengan biaya lebih mahal tanpa pemberitahuan. Bahkan beberapa diantaranya membangun bisnis kontrakan sementara mereka jarang membayar sewa tanah tepat waktu.

‘’Penyewa kami mulai instansi juga ada. Tetapi kalau instansi perkantoran mereka selalu bayar. Yang disesalkan ini sudah diberikan kebijakan, ditawarkan Rp 6.500 permeter persegi dan meminta berapa kesanggupan mereka bisa bayar, tetapi responnya cuma menolak,” ujarnya. (*)

Penulis: Niko Ruru
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help