TribunKaltim/

Warta DPRD Kutai Timur

Usulan Lima Raperda Masuk Prioritas DPRD Kutim

“Raperda usaha depot air minum juga perlu. Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat selaku konsumen".

Usulan Lima Raperda Masuk Prioritas DPRD Kutim
TRIBUN KALTIM / MARGARET SARITA
Wabup Kasmidi Bulang menyerahkan nota pengantar usulan lima raperda pada Ketua DPRD Kutim, Mahyunadi pada Sidang Paripurna V yang digelar Senin (13/3/2017). 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - DPRD kabupaten Kutai Timur telah memasang target untuk merampungkan sekitar 24 rancangan peraturan daerah (Raperda) di tahun 2017 ini.

Senin (13/3/2017), Pemkab Kutim melalui Wakil Bupati Kasmidi Bulang menyampaikan nota pengantar pemerintah terhadap lima raperda dalam sidang paripurna kelima yang dipimpin Ketua DPRD Kutim, Mahyunadi, didampingi Wakil Ketua, Yulianus Palangiran dan Encek UR Firgasih.

Kelima raperda yang diusulkan meliputi, raperda tentang desa, tentang penyelenggaraan usaha depot air minum, kawasan tanpa rokok, restribusi pelayanan pelabuhan pendararan ikan dan penjualan produksi usaha daerah pada balai benih ikan, dan raperda tentang perubahan atas perda nomor 2 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan perda nomor 8 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum.

Dengan disampaikan lima raperda tersebut, Wabup Kasmidi Bulang berharap agar DPRD Kutim dapat segera menjadwalkan pembahasan bersama antara Pemkab Kutim dan DPRD.

Selain itu, DPRD Kutim juga diminta menarik dua raperda yang nota pengantarnya telah disampaikan beberapa waktu lalu. Yakni, raperda tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Serta raperda tentang perubahan perda Kutim nomor 5 tahun 2013 tentang organisasi tata kerja Inspektorat wilayah kabupaten Kutai Timur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya, kabupaten Kutai Timur.

“Penarikan dua raperda yang diusulkan Pemkab Kutim, karena sudah tidak mempunya legal standing lagi. Sebab saat, penyusunan dua raperda mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sementara di saat yang sama pemerintah pusat menetapkan PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah sebagai pengganti PP nomor 41 tahun 2007 dan dinyatakan tidak berlaku lagi,” kata Mahyunadi.

Dari keseluruhan raperda yang pernah diusulkan, kelima raperda yang baru saja dibacakan Wakil Bupati Kutim, menurut Mahyunadi merupakan raperda yang akan didahulukan untuk segera dilakukan pembahasannya.

”Tidak ada raperda yang tidak penting dan mendesak. Semua sangat perlu untuk dibahas dan dirampungkan menjadi Perda. Hanya saja, dari semua raperda yang penting dan mendesak tersebut, yang perlu kita dahulukan ya yang lima tadi,” ungkap Mahyunadi.

Raperda desa, salah satunya. Menurut Mahyunadi, kunci keberhasilan pembangunan daerah adalah dengan membangun masyarakat desa. Dengan mengembangkan potensi dan aset desa demi kesejahteraan bersama.

Dengan begitu, dibutuhkan sistem pemerintahan desa yang efektif dan berkualitas untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan desa.

“Raperda usaha depot air minum juga perlu. Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat selaku konsumen, terhadap mutu air pada depot air minum. Begitu juga raperda lainnya,” ujar Mahyunadi. (advertorial/sar)

Lima Raperda yang diusulkan :

-Raperda tentang desa
-Raperda tentang penyelenggaraan usaha depot air minum
-Raperda tentang kawasan tanpa rokok
-Raperda tentang restribusi pelayanan pelabuhan pendararan ikan dan penjualan produksi usaha daerah pada balai benih ikan
-Raperda tentang perubahan atas perda nomor 2 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan perda nomor 8 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum.

Penulis: Margaret Sarita
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help