TribunKaltim/
Home »

Opini

Opini

Penguatan Pendidikan Karakter dan P4

Sebagai bangsa yang majemuk Indonesia harus memperkuat diri dengan semangat toleransi dan persatuan di tengah kebhinekaan

Penguatan Pendidikan Karakter dan P4
TRIBUN KALTIM/DOAN PARDEDE
Ilustrasi 

Tri Mujiastuti, S.Sos., S.Pd
Guru SMA Syaichona Cholil Samarinda
trimujiastuti71@yahoo.co.id

Peristiwa masa lalu Bangsa Indonesia banyak memuat cerita berlatar belakang SARA, misalnya konflik antara Etnis (1998) di masa akhir orde Baru yang awalnya dipicu oleh krisis moneter yang akhirnya melebar menjadi konflik antara etnis pribumi dan etnis Tionghoa dimana terjadi penjarahan dan pelecehan seksual.
Dan di akhir tahun 2016 kembali lagi Indonesia dihadapkan pada masalah antar anak bangsa yang mempunyai keberagaman, dimana setiap hari kita sering disuguhi berbagai berita baik di media cetak dan media elektronik yang memuat tentang masalah intoleransi. Mereka saling menghujat, menghina dan memfitnah. Bahkan mereka menggunakan media sosial sebagai senjata yang luar biasa untuk mengadu domba, termasuk yang lebih keji mampu membunuh karakter individu.
Sebagai bangsa yang majemuk Indonesia harus memperkuat diri dengan semangat toleransi dan persatuan di tengah kebhinekaan. Toleransi dan persatuan adalah modal bangsa yang kokoh untuk menghadapi berbagai tantangan bangsa. Ancaman intoleransi dan krisis kepribadian bangsa yang memudarkan solidaritas dan gotong royong serta meminggirkan kebudayaan lokal. Jati diri bangsa terkoyak oleh merebaknya konflik sektarian dan berbagai bentuk intoleransi. Sikap tidak mau hidup bersama dalam sebuah komunitas yang beragam telah melahirkan ekspresi intoleransi dalam bentuk kebencian, permusuhan, diskriminasi dan tindakan kekerasaan terhadap yang berbeda. Salah satu kerangka dasar dalam pembangunan karakter bangsa yang terangkum dalam konsensus dasar pembangunan nasional adalah Bhineka Tunggal Ika yang bertujuan menghargai perbedaan dan keberagaaman.
Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan tanah air tercatat jelas bahwa Indonesia adalah satu-satunya bangsa yang sewaktu masih dijajah berani mendirikan sekolah bersistem nasional berhadapan dengan sekolah kolonial. Sekolah nasonal itu adalah Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta, Indonesische Nijverheid School yang didirikan Moh Syafei di Kayu Tanam dan Normal School yang didirikan oleh Willem Iskander di Tana Bato. Semua lembaga pendidikan nasional tersebut secara esensial membelajarkan aneka pengetahuan yang dikemas dalam budaya nasional dan bermental perjuangan kemerdekaan. Proses pendidikan di Indonesia teralu mengedepankan penilaian pencapaian individu dengan tolak ukur tertentu sementara pendidikan karakter yang berorientasi pada moral dikesampingkan akibatnya banyak kegagalan nyata pada dimensi pembentuk karakter individu
Pendidikan karakter merupakan aspek yang penting bagi generasi penerus yaitu dengan membekali pendidikan dari segi moral dan spriritual yang diberikan seiring dengan perkembangan intelektualnya dan dimulai sejak dini di lembaga pendidikan. Pentingnya melakukan revolusi karakter bangsa serta mempertegas kebhinekaan pertama adalah menempatkan secara proposianal aspek pendidikan seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, pengetahuan tentang Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti di kurikulum pendidikan Indonesia. Melihat kondisi bangsa yang krisis karakter maka pemerintah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan konsep dasar tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Yaitu program pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan dukungan pelibatan publik dan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).Program PPK diterapkan pada tingkat pendidikan dasar yaitu SD dan SMP dan ruang lingkupnya meliputi kelas, sekolah dan masyarakat. Di mana 70 persen di SD dan 60 persen di SMP bermuatan pendidikan karakter sedangkan sisanya addalah pengetahuan dan life sklil dari jumlah kurikulum. Sekolah diharapkan untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak lain seperti museum, balai budaya, kantor pemerintah dan LSM. Bisa juga mengadakan kunjungan untuk study tour dengan tujuan berbagi pengetahuan atau sekolah mendatangkan pihak-pihak tertentu. Diawal tahun 2017 ini program PPK dilanjutkan yang dikenal dengan full day school (FDS) pada tahun lalu. Sesuai perencanaan Kemendikbud sudah menerapkan program tersebut ke 542 sekolah di 34 propinsi. Di tahun ini Kemendikbud mentargetkan 9800 sekolah menjadi percontohan program PPK .
Pertentangan di masyarakat yang berakar dari perbedaan suku, agama, rasa atau etnis dan golongan adalah salah tantangan Indonesia terkait dengan implementasi Pancasila sehingga pemersatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sejak tahun 1978 pemerintah orde baru menyelenggarakan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) atau Eka Prasetya Pancakarsa secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat tujuannya membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila dan UUD 1945 yang diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. P4 perlu direformasi atau bisa menjadi langkah stategis untuk menanggulani perilaku dari masyarakat yang tidak lagi sesuai dengan Pancasila.
Berbagai produk kebijakan pemerintah sekarang ini dalam rangka membentuk karakter peserta didik untuk menyongsong generasi emas . Bisa kita membanding dua produk pemerintah pasca Reformasi yaitu PPK ( Penguatan Pendidikan Karakter) dan pemerintah orde Baru yaitu P4 ( Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ). Konsep dasar masing-masing produk anatara lain : Pertama PPK mempunyai konsep tentang pendidikan karakter yaitu karakter tentang keagamaan, personal peserta didik, sosial serta nasionalisme melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga. P4 mempunyai konsep yaitu membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila sehingga diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Kedua PPK memerlukan prasarana/sarana belajar (misal : pengadaan buku, konsumsi, peralatan kesenian, alat peraga, dll) melalui pembentukan jejaring kolaborasi pelibatan publik. P4 memerlukan buku-buku yang mempunyai materi tentang Pancasila, UUD 1945, GBHN dan Wawasan Nusantara. Ketiga PPK diterapkan pada sekolah-sekolah yang mempunyai tipe minimal B. P4 diterapkan pada semua jenjang pendidikan sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas , pendidikan tinggi instansi pemerintah serta lembaga masyarakat. Keempat PPK mempunyai materi pendidikan karakter yang dimasukkan pada kegiatan intra-kurikuler,ko-kurikuler, ekstra-kurukuler dan non-kurikuler. P4 mempunyai materi tentang Pancasila, UUD 1945, GBHN, wawasan Nusantara dan materi lain yang berkaitan dengan kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme.
Apapun produk pemerintah dulu maupun produk pemerintah sekarang yang dikemas dalam bentuk menarik sehingga masyarakat mau menerima dengan senang. Sehingga diharapkan PPK dan P4 mampu berkolaborasi dengan membawa konsep dasar masing-masing yang tetapi mempunyai tujuan utama yang sama. Adapun tujuannya adalah tujuan pendidikan karakter bangsa adalah (Kemendiknas, 2010:7-9) pertama mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia dan warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa . Kedua mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Ketiga mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif , dan berwawasan kebangsaan. Keempat mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Serta mewujudkan tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa , berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (Kemdiknas : Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 ). Mendikbud Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa gerakan perubahan pendidikan di Indonesia harus segera dilakukan guna mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju khususnya ASEAN dan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Reformasi pendidikan dimaksudkan untuk membenahi mentalitas sekolah melalui program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). (*)

Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help