TribunKaltim/
Home »

News

» Etam

Dugaan Pungli di TPK Palaran

BREAKING NEWS - Setelah Diperiksa Bareskrim, Walikota Samarinda Cabut SK Soal Parkir di TPK Palaran

"Dengan berbagai pertimbangan, termasuk tanpa mengabaikan potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah), SK ini saya cabut," tegasnya.

BREAKING NEWS - Setelah Diperiksa Bareskrim, Walikota Samarinda Cabut SK Soal Parkir di TPK Palaran
tribunkaltim.co/rafan a dwinanto
Walikota Samarinda Syaharie Jaang bersama beberapa pejabat Pemkot Samarinda memerlihatkan SK yang akan dicabut, Minggu (19/3/2017). 

Laporan wartawan Tribun Kaltim, Rafan A Dwinanto

TRIBUNKALTIM.Co, SAMARINDA - Tak ingin polemik berlarut-larut, Walikota Samarinda, Syaharie Jaang akhirnya mencabut Surat Keputusan (SK) Walikota Nomor 551.21/083/HK-KS/II/2016. SK ini mengatur penetapan pengelola dan struktur tarif parkir pada area parkir pelabuhan peti kemas, Bukuan, Palaran, atas nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB) Samarinda.

Diketahui, belakangan SK ini menuai masalah. Jumat, pekan lalu, Bareskrim Mabes Polri dan Polda Kaltim, melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) petugas dari KSU PDIB, yang diduga melakukan pungutan liar.

"SK ini saya cabut. Resmi tertulisnya besok (Senin), karena hari kerjanya besok," kata Jaang, dalam konfrensi pers bersama awak media, di aula Rumah Jabatan Walikota, Minggu (19/3/2017).

Selain kasus OTT, kata Jaang, pencabutan ini dilatari Pemkot tidak ingin memberatkan kalangan usaha, dalam beraktivitas.

Baca: BREAKING NEWS - Usai Diperiksa Bareskrim, Ini Sentilan Walikota Samarinda pada Para Kepala Dinas

"Dengan berbagai pertimbangan, termasuk tanpa mengabaikan potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah), SK ini saya cabut," tegasnya.

Namun, Jaang tampaknya belum memertimbangkan dampak pencabutan SK tersebut.

Dengan dicabutnya SK, KSU PDIB tidak lagi bisa memungut biaya parkir truk kontainer yang akan bongkar muat di Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran. Lantas, di mana nanti truk-truk tersebut akan parkir?

"Ya tidak ada parkir, ya terserah mereka (pemilik truk) mau parkir di mana.  Mau di lahan kosong atau di mana mereka bisa parkir. Yang jelas, tidak ada izin (SK dicabut), mereka (KSU PDIB) tidak bisa kelola parkir," kata Jaang.

 Kebijakan susulan, pascapencabutan SK tersebut, menurut Jaang, akan dibicarakan kembali dengan aparat hukum dan instansi terkait lainnya. "Yang jelas kita cabut," katanya lagi. (*)

Penulis: Rafan Dwinanto
Editor: Amalia Husnul Arofiati
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help