TribunKaltim/

Dugaan Pungli di TPK Palaran

OTT Pungli di Terminal Peti Kemas Palaran, Polri Tetapkan Tiga Tersangka

Sekretaris Komura dengan inisial DHW ditetapkan penyidik sebagai tersangka kasus dugaan praktik pungutan liar (pungli) di Terminal Peti Kemas (TPK).

OTT Pungli di Terminal Peti Kemas Palaran, Polri Tetapkan Tiga Tersangka
tribunkaltim.co/rafan a dwinanto
Walikota Samarinda Syaharie Jaang bersama beberapa pejabat Pemkot Samarinda memerlihatkan SK yang akan dicabut, Minggu (19/3/2017). 

Penetapan tersangka sekretaris Komura itu berdasarkan Pasal 368 KUHP, dan atau Pasal 3,4,5 UU Nomor 8 Tahun 2010, atau Pasal 12e UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo 56 KUHP.

Lanjut Ade, berdasarkan keterangan dari bagian keuangan PT PSP selaku pengelola TPK Palaran, lalu alat bukti yang ada, menyatakan selama kurun waktu satu tahun (2016-2017), PT PSP telah melakukan pembayaran sebanyak kurang lebih Rp 31 miliar.

Baca: BREAKING NEWS - Kasus Pungli Terminal Peti Kemas Palaran, Sekretaris Komura Jadi Tersangka

Tim penyidik menemukan fakta-fakta bahwa Komura tidak memiliki legalitas melakukan TKBM (tenaga kerja bongkar muat) di TPK Palaran, Samarinda.

Selain itu TPK Palaran juga tidak memerlukan TKBM banyak, karena proses bongkar muat sebagian besar menggunakan crane.

"Namun Komura mengharuskan TPK Palaran menerima jasa TKBM sesuai tarif. Jumlah yang ditetapkan secara sepihak, atas aktivitas bongkar muat di TPK Palaran," ujarnya.

"Ini merupakan tindakan premanisme atau pemerasan. Sebab, apabila tidak diberikan, pihak Komura akan melakukan aksi yang dapat menghambat proses bongkar muat di TKP Palaran," sambung perwira melati 3 di pundaknya.

Adapun dugaan tindak kriminal yang dilakukan Komura yakni setiap kapal yang melakukan aktivitas bongkar muat, dimintai tarif TKBM sebesar Rp 182.780 per kontainer ukuran 20 feet.

Sementara kontainer ukuram 40 feet dikenakan Rp 274.167.

Pelanggaran yang Ditemukan Penyidik Kombes Pol Ade Yaya Suryana membeberkan sejumlah pelanggaran yang dilakukan Koperasi Samudera Sejahtera (Komura) sebagai pengelola Terminal Peti Kemas (PTK), Palaran Samarinda yang tersangkut kasus dugaan praktik pungutan liar.

Halaman
1234
Penulis: Muhammad Fachri Ramadhani
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help