TribunKaltim/
Home »

Opini

Opini

Prostitusi Anak dan Media Sosial

Modus prostitusi anak di Kalimantan Timur, tidak berbeda dengan di wilayah lainnya di Indonesia yang berhasil diungkap oleh Kepolisian

Prostitusi Anak dan Media Sosial
(wordpress.com)
Ilustrasi prostitusi (wordpress.com) 

Oleh : Agus Laksito, STP.,M.Si.,CRBD
Pegiat Anti Korupsi dan Kebijakan Publik
Email : aguslaksito@gmail.com

DATA Kementerian Sosial yang menyebutkan ada 360 ribu penduduk di Indonesia pada tahun 2016 yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial atau pelacur dan diantaranya ada 56 ribu adalah pelacur yang merupakan anak-anak, tidaklah hal yang perlu keanehan atau ketidak-percayaan. Catatan saya, yang pernah melakukan investigasi di Kalimantan Timur, terutama di kota-kota besar seperti Balikpapan, Samarinda, Tenggarong dan Bontang, jumlah pelacur anak berkisar antara 1.800 - 2.000 orang, yaitu usia 14 - 18 tahun, dan tidak termasuk dengan jumlah pelacur yang berusia 19 - 21 tahun, yang belum menikah ataupun yang berstatus sebagai mahasiswi di perguruan tinggi.
Modus prostitusi anak di Kalimantan Timur, tidak berbeda dengan di wilayah lainnya di Indonesia yang berhasil diungkap oleh Kepolisian Republik Indonesia, seperti di Bali, Jakarta, Jambi dan Kalimantan Barat beberapa waktu lalu, yaitu menggunakan sarana media sosial. Khusus di Kalimantan Timur, aparat kepolisian juga pernah berhasil menggungkap prostitusi anak beberapa waktu lalu dan hal serupa juga dilakukan oleh Satuan Pamong Praja atau Satpol PP di beberapa kota dan kabupaten, pernah menjumpai ataupun merazia tempat-tempat yang diduga sebagai tempat prostitusi dan menemukan para pelaku masih berstatus pelajar atau anak, baik di kost, hotel ataupun penginapan.
Media sosial, memang merupakan sarana jitu dan tepat melakukan sebuah promosi, termasuk melakukan promosi untuk bertransaksi seks. Yang umumnya adalah menggunakan media sosial facebook, dengan membuat grup ataupun bergabung dalam grup yang mempromosikan jasa prostitusi itu. Media lainnya seperti WA atau whatshap, weechat, beetalk, badoo, bigo live, twiiter, path, instagram dan lainnya termasuk dengan aplikasi BBM juga dengan mudah menemukan para pelaku prostitusi online itu. Memang, ada yang melakukan secara individu dan ada juga dikoordinir oleh seorang mucikari.
Konten-konten prostitusi anak, juga mudah didapatkan melalui pencarian atau searching di google. Dengan menuliskan kata pelacur anak kalimantan timur ataupun nama kota/kabupaten ataupun kata-kata cewek panggilan, bispak atau bisyar akan bermunculan apa yang dicari. Sementara di media sosial seperti facebook, pencarian grup prostitusi juga mudah, kecuali grup-grup yang memang tertutup. Ada banyak yang bisa didapatkan dengan misalnya mengetik : balikpapan only, cewek panggilan balikpapan, pesta seks kaltim, bubuhan pargat 69, ledies crot samarinda, cewek panggilan samarinda dan lainnya.
Membedakan pelaku pelacuran di media sosial sangatlah mudah, dengan melihat status mereka yang dibuat ataupun diposting di akunnya, seperti open BO, need money, pusing bayar kost, butuh uang, to the point, cari yang nyata, yang pasti-pasti aja, butuh suntikan dana, no modus-no PHP, dan lainnya yang mengindikasikan keinginan untuk mencari uang.
Namun, memang agak sulit kita akan mengetahui jika belum bergabung dengan grup mereka atau dalam kelompok mereka. Jika sudah, sesama anggota bisa saling bertukar informasi ataupun saling bertransaksi layanan prostitusi online ini. Khusus yang dikoordinir oleh mucikari, memang agak selektif melayani orang menggunakan jasa para pelacur anak. Kalau hanya modus, tanya-tanya dan atau menggunakan akun dengan nama palsu ataupun aneh, pasti langsung di blokir dalam pertemanan atau dikeluarkan dalam grup. Transaksinya juga umumnya dilakukan secara tertutup dan sistem putus. Ada yang memakai down payment atau uang muka, sisanya diserahkan kepada pelacurnya, ada juga ketemu bayar dan bawa pelacurnya yang tentunya sudah disepakati harga dan tempatnya. Cara tersebut mungkin sangat membahayakan jika mana polisi menyamar seperti kasus-kasus penangkapan mucikari sebelumnya, saat ini biasanya sistem putus dan langsung berhubungan dengan pelacurnya, jadi seolah-olah bekerja secara individu tanpa ada mucikari. Sebab, apabila ada operasi penangkapan, dipastikan mucikari yang akan diproses hukum selanjutnya, sementara pelacurnya tidak, dikarena sistem hukum di Indonesia dalam Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) belum menyentuh kepada pelaku atau pelacur untuk dikenakan pidananya.
Yang menarik dalam prostitusi anak, transaksi-transaksi dilakukan pada waktu jam sekolah ataupun di siang hari, bukan seperti para pelacur jalanan ataupun yang beroperasi di malam hari di tempat-tempat hiburan malam, ataupun di lokalisasi sekalipun. Mereka menggunakan waktu dimana bisa bebas di luar rumah, bisa membolos sekolah, ataupun menggunakan jam sebelum masuk sekolah bagi yang sekolah siang ataupun selepas sekolah bagi yang bersekolah pagi hari. Dengan alasan belajar kelompok serta kegiatan-kegiatan sekolah ataupun keperluan lainnya, waktu singkat tersebut dipergunakan untuk menjajakan diri kepada pria hidung belang, yang umumnya para pengusaha, oknum pejabat negara dan oknum penegak hukum, seperti pengakuan para mucikari yang tertangkap dan wawancara penulis kepada para pelacur anak tersebut.
Memang, profesi sebagai pelacur anak bukan dilakukan setiap hari dan setiap saat. Mereka umumnya ketika memerlukan dana atau uang untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup ataupun untuk membeli suatu barang, ataupun sebatas gensi dengan teman-temannya di sekolah. Jika pelaku pelacur mahasiswi, umumnya banyak dilakukan saat akan pembayaran biaya perkuliahan dan pembayaran kost serta pemenuhan gaya hidup sebagai mahasiswi. Tentunya, orang tua mereka tidak mengetahui akan aktifitas mereka sebagai pelaku pelacuran online, entah orang tuanya sibuk bekerja ataupun mereka adalah korban broken home ataupun perceraian/ketidak-harmonisan dalam keluarga sehingga kurangnya perhatian orang tua ke anaknya.
Untuk memberantas prostitusi online yang katanya bagian dari kejahatan dan penyakit masyarakat, adalah niat dan kemauan dari pemerintah sendiri melalui perangkat-perangkatnya, dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi, dengan menghapus konten-konten yang berbau-bau prostitusi. Tentunya harus bekerjasama dan bersinergi dengan unit khusus di kepolisian daerah, yaitu di Direktorat Kriminal khusus yang tangani masalah cyber crime. Sementara para pelaku atau penulis lebih condong adalah sebagai korban, harus ditangani oleh Dinas Sosial untuk dilakukan pembinaan. Hukuman penjara ataupun dikembalikan kepada orang tua bagi pelaku ataupun korban, sepertinya tidak terlalu efektif, tanpa adanya penanganan yang tepat oleh pemerintah.
Revisi KUHP yang didalamnya akan ada pembahasan untuk para pelaku pelacuran terutama pelacur dikenakan pidana, harus didukung secapatnya disahkan. Namun demikian, tidak adil bilamana sebagai saksi pidana adalah hukuman badan di penjara. Akan lebih baik, hukumannya adalah berupa pembinaan atapun rehabilitasi di panti sosial dipertegas. Misalnya, dihukum badan selama 1 tahun, akan tetapi dilakukan di panti sosial untuk dibina dan direhabilitasi.
Sementara itu, perlu adanya dorongan untuk segera melakukan perubahan atau revisi kedua UU Perlindungan Anak juga harus segera disahkan, dan upaya yang akan dilakukan Kementerian Sosial adalah membuat Peraturan Pemerintah, terutama untuk para pelaku prostitusi anak, kekerasan dan kejahatan seks anak, yang belum menyentuh kepada penanganan pelaku dan korban. Penulis sepakat, bahwa pelaku tidak hanya dilakukan hukuman semata, tapi dilakukan pembinaan khusus, terutama juga kepada korban yang notabene bisa menjadi pelaku-pelaku di kemudian hari. (Bersambung)

Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help