Soal Pemekaran Krayan, Pemprov Tunggu Persetujuan Resmi DPRD

Selanjutnya Presidium memerlukan persetujuan Gubernur Kalimantan Utara agar rencana DOB ini bisa diusulkan ke pemerintah dan DPR RI di Jakarta.

Soal Pemekaran Krayan, Pemprov Tunggu Persetujuan Resmi DPRD
tribunkaltim.co/muhammad arfan
Datu Iqra Ramadhan, Kepala Biro Pemerintahan Umum Setprov Kalimantan Utara. 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim Muhammad Arfan

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Rencana pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Krayan sudah mengantongi beberapa persetujuan dari pemerintah daerah setempat seperti persetujuan Bupati dan DPRD Nunukan.

Terakhir persetujuan DPRD Kalimantan Utara dikantongi Presidium pada Selasa (14/3/2017) pekan kemarin.

Selanjutnya Presidium memerlukan persetujuan Gubernur Kalimantan Utara agar rencana DOB ini bisa diusulkan ke pemerintah dan DPR RI di Jakarta.

Namun sejatinya, dokumen persetujuan pemekaran DOB Krayan dari DPRD juga dibutuhkan Gubernur sebagai dasar mengeluarkan persetujuan serupa.

Datu Iqra Ramadan, Kepala Biro Pemerintahan Umum Setprov Kalimantan Utara mengemukakan, hingga sekarang ini pihaknya belum menerima dokumen persetujuan dari DPRD.

Baca: DPRD Kaltara Keluarkan 6 Keputusan Rencana Pemekaran DOB Kabupaten Krayan

"Secara lisan kami sudah ketahui bahwa sudah disetujui oleh DPRD. Akan tetapi swcara resmi, persetujuan tersebut belum sampai kepada kami.

Surat itu tujuannya ke Gubernur, nanti Gubernur memerintahkan untuk diproses di Biro Pemerintahan," sebut Datu saat dikonfirmasi Tribun, Senin (20/3/2017) pukul 12.52 Wita.

Di Biro Pemerintahan Umum, akan dibuat pula Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Persetujuan Pemekaran Krayan termasuk surat pengantar agar rencana DOB itu bisa diusulkan ke Menteri Dalam Negeri.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Amalia Husnul Arofiati
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help