TribunKaltim/

Warta DPRD Kutai Timur

Antisipasi Persepsi Negatif, Pemotongan Upah Sebaiknya Disosialisasikan Dulu

Selain itu, kalau mengambil langkah pengurangan, menurut Angga Redi, imbasnya akan panjang. Pemerintah juga yang akan disibukkan oleh imbas tersebut.

Antisipasi Persepsi Negatif, Pemotongan Upah Sebaiknya Disosialisasikan Dulu
TRIBUN KALTIM / MARGARET SARITA
Ketua Komisi D DPRD Kutai Timur, Angga Redi Niata SE 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah mengambil kebijakan untuk tidak mengurangi jumlah Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) yang jumlahnya mencapai 6.000 an orang.

Bahkan Pemkab menambah jumlah TK2D, khususnya tenaga guru dan kesehatan di kecamatan yang selama ini berstatus tenaga honor di kecamatan-kecamatan di Kutim.

Konsekuensinya, upah TK2D yang bervariasi tergantung tingkat pendidikan itu pun dipotong sekitar 15-20 persen.

Harapannya, dengan alokasi anggaran upah TK2D yang ada, bisa cukup untuk membayar upah seluruh TK2D yang ada. Berikut tunjangan kesehatan dari BPJS kesehatan, sesuai janji yang diberikan pemerintah.

Hal ini ditanggapi positif oleh Ketua Komisi D yang membidang kesejahteraan rakyat, Angga Redi Niata. Ia mendukung langkah yang diambil eksekutif dalam menangani jumlah TK2D Kutim tersebut.

“Langkah yang diambil Pemkab Kutim dalam menyikapi soal membludaknya TK2D di kabupaten Kutai Timur dan kebutuhan tenaga kerja di kecamatan, khususnya kecamatan terpencil, cukup baik. Mereka yang selama ini berstatus honor, tentu lebih bersemangat lagi ketika statusnya meningkat menjadi TK2D," ujarnya.

"Tapi, di sisi lain, pemerintah juga harus berhitung lagi soal anggaran. Mengingat kondisi Kutim sedang defisit. Jangan malah nanti jadi tak seimbang antara alokasi dana dan jumlah yang harus menerima upah,” kata anggota legislatif dari dari daerah pemilihan II, di kecamatan Sangatta Utara yang meliputi desa Teluk Lingga, desa Swarga Bara dan desa Singa Gembara.

Selain itu, kalau mengambil langkah pengurangan, menurut Angga Redi, imbasnya akan panjang. Pemerintah juga yang akan disibukkan oleh imbas tersebut.

Satu di antara imbas yang pasti adalah meningkatnya jumlah pengangguran di Kutim. Pengurangan jumlah TK2D tanpa memberi solusi pekerjaan lain tentu akan menjadi masalah sendiri. Mereka yang tidak memiliki pekerjaan pasti mengadu ke pemerintah juga.

Selain itu, angka kemiskinan juga bisa bertambah. Karena satu pekerja, bisa saja menanggung dua atau tiga anggota keluarganya. Ketika terjadi pengurangan, tentu tidak hanya dirasakan oleh si pekerja, tapi juga anggota keluarga mereka.

Halaman
12
Penulis: Margaret Sarita
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help