TribunKaltim/

Kuasa Hukum: Putusan Mahkamah Partai Golkar soal Andi Harun Tak Pengaruhi Gugatan Perdata

Dalam surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 161.64/10083/OTDA, lanjut Andris, juga dijelaskan proses pemberhentian dan PAW menunggu inkracht.

Kuasa Hukum: Putusan Mahkamah Partai Golkar soal Andi Harun Tak Pengaruhi Gugatan Perdata
tribunkaltim.co/budhi hartono
Surat putusan Mahkamah Partai hasil gugatan Andi Harun ke DPP Partai Golkar dan DPD I Partai Golkar Kaltim 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Budhi Hartono

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Putusan Mahkamah Partai Golkar (MPG) dinilai tidak memiliki pengaruh dalam proses hukum gugatan perdata Andi Harun yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Samarinda.

Hal ini ditegaskan koordinator kuasa hukum penggugat, Andi Harun, usai mengikuti sidang putusan sela gugatan Andi Harun terhadap Ketua DPRD Kaltim dan DPD I Partai Golkar Kaltim.

Koordinator kuasa hukum, Andris Patalomo Sakudu, yang mendampingi Andi Harun mengatakan, jika hasil putusan Mahkamah Partai dilayangkan ke DPRD Kaltim, agar proses Pergantian Antar Waktu (PAW) bisa diproses, statusnya tidak punya kekuatan hukum.

"Gugatan yang diajukan ke PN Negeri Samarinda terkait surat dari DPRD yang dikirim ke Gubernur dan Kemendagri. Jadi sebelum ada putusan inkracht (keputusan hukum tetap), maka ditunda," jelas Andris yang ditemani M Rifani, Guntur Pribadi dan Suhadi Syam, usai melaporkan hasil putusan sela sidang gugatan perdata kepada Andi Harun di Sekretariat KONI Kaltim, Jalan Kesuma Bangsa, Samarinda, Selasa (21/3/2017).

Ia menjelaskan, berdasarkan surat dari Gubernur Kaltim Nomor 161.4/Pem.A/2016 menjelaskan pada poin 2 disebutkan, penundaan proses PAW karena adanya gugatan perdata yang terdaftar di PN Samarinda dengan register : ‎141/Pdt.G/2016/PN.Smr hingga adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 161.64/10083/OTDA, lanjut Andris, juga dijelaskan proses pemberhentian dan PAW menunggu kekuatan hukum tetap (inkracht).

"Pada poin ketiga, disebutkan dengan ketentuan peraturan undang-undang belum dapat diproses lebih lanjut dan menunggu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap," bebernya.

Menurut dia, dengan dasar dua surat tersebut sudah sangat jelas bahwa proses pemberhentian dan PAW Andi Harun digantikan Abdurahman Alhasani menunggu putuhan hukum inkracht. (*)

Penulis: Budhi Hartono
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help