TribunKaltim/
Home »

Opini

Opini

Menggagas Terbentuknya Satgas Anti Kekerasan dan Kejahatan Seks Anak

Keterbatasan anggaran, jumlah personil dan alasan tugas pokok dan fungsi / tupoksi, menjadi kambing hitam penanganan permasalahan yang ada

Menggagas Terbentuknya Satgas Anti Kekerasan dan Kejahatan Seks Anak
SAYANGI.COM
Ilustrasi kekerasan terhadap anak. 

Oleh : Agus Laksito, STP.,M.Si.,CRBD
Pegiat Anti Korupsi dan Kebijakan Publik
Email : aguslaksito@gmail.com

JIKA terjadi pengungkapan kasus kekerasan dan kejahatan seks anak oleh aparatur kepolisian, baik itu terkait prostitusi anak, pembunuhan yang disertai pemerkosaan anak, pencabulan anak dan kekerasan/kejahatan lainnya pada anak, umumnya instansi ataupun lembaga menyatakan sikap prihatin, mengutuk, miris dan meminta hukum ditegakkan seberat-beratnya bagi pelaku. Sebuah tindakan dan sikap yang kurang bijaksana dilakukan, tanpa melakukan langkah-langkah kongkrit yang nota bene kasus-kasus kekerasan dan kejahatan seks anak, terjadi setiap tahun dan mengalami kecendrungan kenaikan kasusnya setiap tahunnya.
Keterbatasan anggaran, jumlah personil dan alasan tugas pokok dan fungsi / tupoksi, menjadi kambing hitam penanganan permasalahan yang ada. Alibi atau pembenaran inilah yang menjadi permasalahan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Terkadang, antara lembaga atau instansi melakukan pembelaan diri dengan melempar tanggung jawab kepada instansi lainnya ataupun minimal menyerahkan penanganan permasalahannya seakan-akan bekerja terbatas kepada tupoksi nya masing-masing. Oleh sebab itu, kedepannya perlu adanya penanganan secara holistik atak menyeluruh lintas instansi, baik aparatur kepolisian lewat unit pelindungan perempuan dan anak, unit cyber crime di kriminal khusus, dinas sosial, satpol pp, TNI, lembaga sosial dan masyarakat, pemerhati perempuan, anak dan sosial, kalangan akademisi, ormas agama, dinas kesehatan, psikolog, advokat, dinas pendidikan, pelindungan perempuan dan anak sebagai lembaga bentukan pemerintah, sehingga ketika ada kasus, mereka baru bekerja masing-masing.
Padahal, permasalahan tersebut bukanlah permasalahan hukum murni, karena pelaku adalah sekaligus korban, yang tidak semata-mata efektif dikenakan saksi hukuman badan ataupun pidana. Mereka melakukannya pasti ada faktor-faktor penyebab, oleh sebab itu perlu ada upaya sinergitas antara lembaga dan instasi, terutama untuk melakukan pencegahan tindak kekerasan dan kejahatan seks pada anak.
SATGAS ANTI KEKERASAN DAN KEJAHATAN SEKS ANAK
Kompleksitas permasalahan kekerasan dan kejahatan seks anak, tentunya harus dilakukan penanganan yang holistik dengan melibatkan semua komponen yang ada. Mengedepankan upaya preventif dibandingkan upaya penegakan hukum, baik melalui mitigasi permasalahan yang ada, upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi secara menyeluruh ke lapisan masyarakat paling bawah dan dilakukan secara berkelanjutan, melakukan pengawasan wilayah-wilayah berpontensi terjadinya kekerasan dan kejahatan seks, tindakan hukum bagi pelaku dan/atau korban, pembinaan dan rehabilitasi kepada pelaku dan/atau korban sebagai bentuk upaya penindakan dan bukan sekedar melempar kepada orang tua,
Satgas Anti Kekerasan dan Kejahatan Seks Anak adalah kumpulan dari personil dari setiap instansi atau lembaga yang ada dan saling terkait, yang saat ini bekerja dan melaksanakan program kerjanya berjalan sendiri-sendiri serta terkesan melakukan kegiatan ketika ada peristiwa kejahatan, yang didukung dengan komponen masyarakat dan akademisi. Melakukan sosialisasi ke masyarakat sampai ke RT ataupun melalui dasa wisma akan solusi pencegahan dan penanganan kekerasan dan kejahatan seks anak, melakukan pemantauan di hotel-hotel, kost dan penginapan sehingga dapat dielemir potensi kejahatan seks terutama pelacuran/prostitusi disamping pemantauan di media-media sosial. Melibatkan Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi dan tokoh agama, bisa dibuat sebuah pemasukan pembelajaran dan kurikulum terkait dengan permasalahan kekerasan dan kejahatan seks anak di pelajaran sekolah.
Kampanye anti kekerasan dan kejahatan seks anak, bukan hanya sebatas guna mengejar sebuah penghargaan kota layak anak, melalui kegiatan-kegiatan seperti pelatihan, seminar dan parenting anak semata, ataupun membentuk wadah keperdulian terhadap anak, sementara angka kekerasan dan kejahatan seks anak terus meningkat dan tidak sebanding dengan kinerja dan porsi anggaran yang dikeluarkan oleh negara. Tentu, key performance indicator atau KPI sebuah menilai keberhasilan kinerja sebuah lembaga/instansi adalah menurunkan angka kekerasan dan kejahatan seks anak tersebut. Bukan karena keberhasilan aparatur penegak hukum, yang berhasil mengungkap sebagai indikator KPI nya bagus, tapi itu sebagai warning, bahwa pemerintah belum serius tangani permasalahan-permasalahan anak dan hanya terbatas untuk mengejar sebuah penghargaan kota layak anak semata.
Mengapa harus seluruh unsur lembaga dan masyarakat duduk dalam Satgas anti kekerasan dan kejahatan seks anak? Tidak dapat dipungkiri, baik pelaku dan korban disebabkan oleh banyak faktor. Faktor perhatian orang tua kepada anaknya, keharmonisan rumah tangga dan pengaruh pergaulan atau lingkungan diluar sekolah/rumah, didukung dengan lepas tangannya pengawasan baik pihak sekolah jika anak berada diluar sekolah. Sistem pendidikan yang harus mendukung terhadap kegiatan anti kekerasan dan kejahatan anak belum secara maksimal, disamping pemahaman masyarakat terhadap bahaya dan aktifitas-aktifitas kejahatan dan kekerasan seks anak, adalah bagian yang terintegrasi dan dapat berkesinambungan dampaknya.
Contohnya, pelaku prostitusi anak, tentunya bukan hanya adanya supply and demand jika menurut teori ekonomi. Namun, siapa para pelaku-pelaku yang menggunakan pelacur anak, tentu kita bisa menjawab adalah orang-orang yang memiliki uang lebih. Terkadang, pelaku-pelaku ini menjebak pelacur anak untuk senantiasa berketergantungan dengan narkoba. Selain itu, tidak hanya memberikan pemahaman kepada orang tua semata, terutama pelacur anak yang disebabkan oleh akibat korban broken home dan ketidak-harmonisan rumah tangga seperti perceraian, resiko-resiko akibat pelacuran anak seperti penyakit-penyakit menular seperti HIV/Aids dan bahaya seks dilakukan pada usia muda, seperti potensi terkenal kanker serviks.
Dan, yang paling utama dalam kegiatan Satgas anti kekerasan dan kejahatan seks anak, yang belum ada dalam UU Perlindungan Anak dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah melakukan pembinaan dan/atau rehabilitasi bagi pelaku yang juga korban. Revisi kedua atas UU perlindungan anak dan revisi KUHP memang mutlak harus dilakukan. Rehabilitasi dan pembinaan pelaku dan korban, tidak hanya terbatas kepada pemahanan bahaya yang akan terjadi, tetapi sekaligus memantau akan kesehatan yang dimiliki oleh pelaku dan korban. Hukuman badan dalam penjara bukan sebuah solusi tepat dan jangka panjang, malahan berkecendrungan membuka para pelaku-pelaku dan korban-korban baru. Namun, hukuman badan tersebut tetap dilakukan, tetapi dilakukan didalam satu konsep program rehabilitasi di dinas-dinas sosial ataupun rumah singgah, serta diberikan pelatihan-pelatihan usaha atau keterampilan-keterampilan selama rehabilitasi, bahkan bisa juga diberikan modal usaha pasca program rehabilitasi dilakukan, agar tidak terjebak lagi ke dunia pelacuran kembali.
Jangan juga hanya sebatas retorika program rehabilitasi tersebut, seperti saat ini dilakukan oleh Dinas Sosial bagi para pelacur yang tertangkap beberapa kali, namun terkhusus kepada para pelaku dan korban kejahatan dan kekerasan seks anak, belum dilakukan sama sekali karena belum ada payung hukum dan dilakukan secara cermat, tepat, terukur, terarah dan realitis pelaksanaannya. Semoga, ada rasa keperdulian mulia dari para pemimpin ataupun instansi/lembaga yang terkait untuk menyatukan misi dan misi, duduk bersama membahas permasalahan yang ada, bukan hanya bekerja ketika baru ada korban pada anak, serta tidak bekerja sendiri-sendiri, tentunya dengan indikator keberhasilan angka kekerasan dan kejahatan seks anak menurun dan bukan meningkat setiap tahunnya, tidak hanya mengejar predikat dan penghargaan kota layak anak, akan tetapi perlindungan sejati terhadap anak tidak pernah dilakukan, padahal alokasi dana dari keuangan daerah sangat besar. (*)

Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help