TribunKaltim/

Berita Pemkab Kutai Timur

Pengadaan Harus Sesuai Prinsip Akuntansi, Bupati Dukung BPK Mengaudit Sampai ke Desa

Seperti laporan penggunaan anggaran tersebut harus sesuai dengan prosedur dan prinsip pengelolaan keuangan yang baik.

Pengadaan Harus Sesuai Prinsip Akuntansi, Bupati Dukung BPK Mengaudit Sampai ke Desa
HO_HUMAS SETKAB KUTIM
Bupati Kutim saat memanggil para camat untuk mengambil formulir konfirmasi dari BPK RI 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Hasil audit belanja barang oleh kecamatan se-Kutai Timur (Kutim) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat dukungan dari Bupati Kutim Ismunandar.

Dukungan tersebut disampaikan Ismu, sapaan akrab Bupati, saat menutup acara Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 dan Forum Gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kutim Tahun 2017, di Ruang Akasia, Gedung Serba Guna, Rabu (15/3/2017).

Di hadapan sejumlah Pimpinan OPD, Camat, Kepala Desa se-Kutim, Ismu menjelaskan, banyaknya dana yang telah dialokasikan untuk kecamatan dan desa melahirkan konsekuensi hukum.

Seperti laporan penggunaan anggaran tersebut harus sesuai dengan prosedur dan prinsip pengelolaan keuangan yang baik.

“Sekarang BPK akan lakukan audit terkait hal itu. Dana yang berada di desa cukup besar. Sekarang BPK akan ke desa untuk melihat hasil pelaksanaan, apakah sudah sesuai standar akuntansi pemerintah atau tidak,” kata Ismunandar.

Selain itu pengecekan juga memberikan pengalaman pada kecamatan dan desa dalam membuat laporan, agar tidak terjadi masalah.

Selanjutnya dalam pengecekan ini, pihak BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim meminta kerja sama. Khususnya pada Camat yang masuk dalam sampling pemeriksaan. Yaitu Kecamatan Batu Ampar, Kaubun, Kongbeng, Telen, Long Mesangat, Muara Ancalong, Teluk Pandan, Sangkulirang, Sandaran, Rantau Pulung, dan Kecamatan Kaliorang.

Ketua Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim, Irfan berharap agar selama pemeriksaan berlangsung, para camat memberikan informasi pembelian dan peruntukkan barang kepada desa yang sudah menerimanya. Tentunya harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas pemerintahan.

“Kami akan memberikan fomulir konfirmasi berdasarkan sejumlah daftar barang yang tercatat ke masing-masing camat dan kepala Desa. Fomulir ini segera diisi dengan benar dan dikembalikan ke tim kami yang berada di Ruang Kapur, Kantor Bupati paling lambat hari Jumat hingga Minggu ini,” kata Irfan.

Irfan juga menjelaskan, belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat pada 2016 tercatat telah terealisasikan sejumlah Rp 136 miliar.

Seperti pengadaan sumur bor, panel surya, tenda dan barang lainnya. Dia berharap dan memohon bantuan para pihak terbaik untuk memberikan informasi serta konfirmasi tentang barang tersebut. Apakah sudah diterima pihak desa atau tidak. (advertorial/hms7)

Editor: Kholish Chered
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help