Berita Pemkab Kutai Timur

RPKD 2018 Hasilkan 6.744 Usulan, Didominasi Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah

Tak ketinggalan peningkatan keterampilan kerja sesusai dengan kebutuhan dunia usaha dan peningkatan perlindungan sosial.

RPKD 2018 Hasilkan 6.744 Usulan, Didominasi Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah
HO_HUMAS SETKAB KUTIM
Setelah melalui diskusi selama dua hari, Selasa sampai Rabu, 14 -15 Maret 2017 lalu, akhirnya Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 dan Forum Gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 yang berlangsung di ruang Akasia, Gedung Serba Guna, Sangatta ditutup. 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Setelah melalui diskusi selama dua hari, Selasa sampai Rabu, 14 -15 Maret 2017 lalu, akhirnya Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 dan Forum Gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 yang berlangsung di ruang Akasia, Gedung Serba Guna, Sangatta ditutup.

Hasilnya, dari 6.744 usulan kegiatan, Pemerintah hanya menyepakati 1.571 usulan yang akan ditindaklanjuti dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kutai Timur, pada 22-23 Maret mendatang.

Usulan tersebut didominasi bidang prasarana dan pengembangan wilayah.

Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumarjana memaparkan 6.774 usulan tersebut, terbagi dalam tiga bidang. Yakni Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Pemerintahan dan Aparatur, Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup, serta Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah.

Pada kegiatan bidang pembangunan SDM, pemerintahan dan aparatur, dibahas soal peningkatan aksesibilitas, pemerataan dan kualitas pendidikan, kesehatan serta pendapatan masyarakat.

Tak ketinggalan peningkatan keterampilan kerja sesusai dengan kebutuhan dunia usaha dan peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dari 1.627 usulan, akhirnya disepakati 443 usulan.

“Bidang ekonomi dan SDA serta lingkungan hidup meliputi pemantapan pondasi pertanian, peningkatan produtivitas pangan, peningkatan kapasitas produksi komoditi ungulan, menghasilkan 1.670 usulan namun hanya disepakati 423 usulan,” ungkap Sumarjana.

Pada bidang prasarana dan pengembangan wilayah, dengan prioritas peningkatan akses infrastruktur dasar, seperti air baku, air bersih, listrik khususnya di kawasan pedesaan, menghasilkan 3.447 usulan. Namun disepakati, hanya 705 usulan.

“Semua ini merupakan salah satu tahap penyelenggaraan pemerintahan terkait perencanaan pembangunan melalui konsultasi publik untuk menyusun RPKD 2018,” kata Sumarjana.

Kegiatan Konsultasi Publik RKPD Tahun 2018 dan Forum Gabungan OPD Kabupaten Kutim Tahun 2017, diikuti seluruh pimpinan OPD, para camat, kades, tokoh masyarakat, dan LSM di Kutim.(advertorial/hms7)

Editor: Kholish Chered
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help