TribunKaltim/

Tax Amnesty

Tak Ada Lagi yang Sembunyi dari Pajak, DJP telah Petakan Pelaku Usaha Jelang Berakhirnya Tax Amnesty

Wajib pajak yang tak juga memanfaatkan program pengampunan sampai periode berakhirnya program ini, dipastikan akan menjadi sasaran pihak pajak

Tak Ada Lagi yang Sembunyi dari Pajak, DJP telah Petakan Pelaku Usaha Jelang Berakhirnya Tax Amnesty
tribunkaltim.co/amanda liony
Samon Jaya, Kepala Kanwil DJP Kaltimra (tengah) saat konferensi pers mengenai progres tax amnesty, Selasa (21/3/2017). 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Jelang berakhirnya program pengampunan pajak (tax amnesty) total dana tebusan yang telah terhimpun sejak Juli 2016 sampai hari ini Selasa (21/3/2017) pukul 08.00 Wita, total wajib pajak yang telah mengikuti tax amnesty adalah 16.033 wajib pajak.

Adapun rinciannya adalah wajib pajak orang pribadi sebanyak 10.693 wajib pajak dan badan usaha sebanyak 5.340 wajib pajak.

Sementara nilai uang tebusan sebesar Rp 1,223 triliun. Kemudian wajib pajak yang telah melakukan pembayaran penunggakan selama program tax amnesty berlangsung senilai Rp 247 miliar.

"Bahkan dari angka tunggakan yang telah terbayar itu, ada wajib pajak yang membayar tunggakan sebesar Rp 3 miliar," ungkap Samon Jaya, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kaltimra, Selasa (21/3/2017) saat konferensi pers mengenai program tax amnesty.

Baca: Dirjen Pajak Kaltimra Mengincar 16 Wajib Pajak Nakal

Samon memastikan, wajib pajak yang tak juga memanfaatkan program pengampunan sampai periode berakhirnya program ini, dipastikan akan menjadi sasaran pihak pajak untuk ditindaklanjuti.

Terutama pasca tax amnesty nanti akan masuk momentum era keterbukaan informasi, di mana seluruh wajib pajak tak akan lagi dapat bersembunyi dari pajak.

Memanfaatkan momentum ini, Kemenkeu melalui DJP dan bekerjasama dengan pihak bank sentral serta OJK akan membuka rekening perbankan wajib pajak yang terindikasi menjadi pengemplang pajak.

Baca: Tax Amnesty Berakhir, DJP Gunakan Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank

Data perbankan, nantinya akan disesuaikan dengan data yang masuk ke pajak.

Tak cuma sekadar pengecekan data rekening, di wilayah Kaltimra sendiri, DJP juga telah melakukan pemetaan (mapping) kelompok usaha, baik usaha besar, menengah, dan kecil.

"Pemetaan dilakukan untuk melihat potensi dari satu usaha tersebut. Kita akan cek omset yang telah dilaporkan apakah sesuai dengan pengeluaran pembelian bahan bakunya.

Sektor paling banyak saat ini memang dari rumah makan atau restoran," katanya. (*)

Penulis: Amanda Liony
Editor: Amalia Husnul Arofiati
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help