TribunKaltim/

Dugaan Pungli TPK Palaran

Takut Terkena Pasal Pemaksaan, Pelindo Angkat Tangan soal Tarif

Massa tidak melakukan aksi berupa orasi atau demo. Mereka berkumpul sekadar ingin bertemu Kepala KSOP Samarinda guna membicarakan kelanjutan nasib.

Takut Terkena Pasal Pemaksaan, Pelindo Angkat Tangan soal Tarif
TRIBUN KALTIM/NEVRIANTO HP
Ribuan buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Komura memadati kawasan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda, Jl Yos Sudarso, Senin (27/3/2017) pagi hingga sore. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Ribuan buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Komura memadati kawasan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda, Jl Yos Sudarso, Senin (27/3/2017) pagi hingga sore.

Mereka mengenakan pakaian kerja lengkap dengan rompi dan helm keamanan yang kerap digunakan saat bekerja di Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran.

Massa tidak melakukan aksi berupa orasi atau demo. Mereka berkumpul sekadar ingin bertemu Kepala KSOP Samarinda guna membicarakan kelanjutan nasib buruh.

Sejak Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tim Mabes Polri dan Polda Kaltim pada 17 Maret, ribuan buruh di bawah naungan TKBM Komura itu tidak lagi bekerja.

Baca: Ribuan Buruh Komura Geruduk KSOP, Tuntut Agar Dapat Kembali Bekerja

"Kita lakukan pertemuan dengan KSOP, agar buruh pelabuhan TKBM Komura dapat kembali bekerja. Selama ini yang memiliki izin melakukan bongkar muat di pelabuhan, dari Sebulu-Muara Jawa, yakni TKBM Komura," tutur kuasa hukum buruh Komura, Sutrisno, Senin (27/3/2017).

Ia menjelaskan, selama ini hanya TKBM Komura yang memiliki izin melakukan aktivitas bongkar muat.

"Kalau sekarang ada aktivitas bongkar muat di sana (TPK Palaran), berarti itu ilegal, karena hanya TKBM Komura yang punya izin. Sesuai dengan KM 35, ada empat indikator yang tidak boleh tidak ada, yakni salah satunya TKBM," tuturnya.

Hingga saat ini terdapat sekitar 1.300 buruh yang belum memperoleh gaji. Padahal, buruh telah melekukan bongkar muat sebanyak 10 kapal.

"Belum ada satupun buruh menerima gaji, karena masih khawatir dengan kondisi saat ini. Kalau mereka kerja, mereka juga belum bisa mendapatkan gaji, karena perlu ada penetapan biaya maupun besarannya lagi," ungkapnya.

Halaman
1234
Penulis: Anjas Pratama
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help