TribunKaltim/

Dugaan Pungli TPK Palaran

Meski OTT Komura Diambil Alih Bareskrim, Saber Pungli Polda Kaltim Tetap Pantau

Artinya setiap tindakan yang dilakukan terkait penyelidikan dan proses lainnya terkait dengan kasus Komura merupakan otoritas di Mabes Polri.

Meski OTT Komura Diambil Alih Bareskrim, Saber Pungli Polda Kaltim Tetap Pantau
TRIBUN KALTIM/MUHAMMAD ALIDONA
Rapat Kerja Tahunan Satuan Tugas Saber Pungli Kaltimra di Hotel Grand Tjokro, Kamis (12/4/2017). 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Kendati kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran dan Koperasi Samudera Sejahtera (Komura) Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (17/3/2017) telah diambilalih oleh Bareskrim Mabes Polri, namun Tim Saber Pungli tetap memantau.

Irwasda Polda Kaltim Kombes Pol Darmawan M Hum mengungkapkan saat ini Tim Saber Pungli Polda Kaltim sudah tidak lagi melakukan pendalaman lagi.

Artinya setiap tindakan yang dilakukan terkait penyelidikan dan proses lainnya terkait dengan kasus Komura merupakan otoritas di Mabes Polri.

Namun demikian, pihaknya menegaskan bahwa Tim Saber Pungli tetap memantau sebagai bahan laporan.

“Untuk Komura diambilalih Bareskrim, jadi di sini sudah tidak melakukan pendalaman lagi, artinya setiap tindakan yang dilakukan terkait penyelidikan proses terkait dengan Komura itu otoritasnya sudah di mabes semua. Kami  hanya memantau saja sebagai bahan laporan, kalau ada apa–apa, tapi kalau tidak ada masalah ya tetap yang melaksanakan adalah Bareskrim,” katanya.

Baca: 5 Bulan Berjalan, Tim Saber Pungli Gelar 15 OTT di Kaltimra

Baca: ORI Kaltim: Cara Persuasif Sudah, Kini Saatnya Penindakan Tegas Pelaku Pungli

Sebagaimana diketahui sebelumnya, aparat telah menetapkan DHW selaku sekretaris Komura sebagai tersangka, dan ditindaklanjuti dengan penyitaan aset berupa mobil mewah, tanah, dan miliaran deposito.

Hingga kini sudah tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

Sayangnya, satu tersangka HS, Ketua Koperasi PDIB pada saat dilakukan OTT berada di Jakarta, dan dipanggil belum mau datang, sehingga aparat menetapkannya sebagai daftar pencarian orang (DPO).

Modus pungutan yang dilakukan Koperasi PDIB ini yakni setiap kendaraan yang masuk pelabuhan di Palaran Samarinda, dipungut Rp 20 ribu per kendaraan.

Dia menjelaskan, tindakan OTT dilaksanakan untuk memberikan efek jera praktik pungli. Dimana pungli merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pejabat pelayanan publik yang seharusnya tidak membayar namun ia meminta atau melebihkan tarif dari yang seharusnya.

“Makanya imbauan Kapolda kepada Satgas Saber Pungli agar seluruh SKPD atau dinas instansi yang melakukan pelayanan publik yang menaikkan tarif harus dituliskan besar – besar, kalau tidak tertulis itu akan menjadi lahan atau potensi untuk melakukan korupsi dan pungli,” katanya. (*)

Penulis: Muhammad Alidona
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help