TribunKaltim/

Penyidik KPK Disiram Air Keras

Biaya Pengobatan Novel Baswedan di Singapura Besar, KPK Minta Bantuan Negara

KPK berharap biaya pengobatan korban teror air keras itu ditanggung negara.

Biaya Pengobatan Novel Baswedan di Singapura Besar, KPK Minta Bantuan Negara
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Massa dari Gerakan Ganyang Mafia Hukum (GGMH) melakukan unjuk rasa terkait teror penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan, di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (13/4/2017). Dalam aksinya, mereka mendesak negara tidak membiarkan teror koruptor merajalela, mendukung Presiden Joko Widodo yang memberi perintah kepada Kapolri untuk segera menangkap dan mengusut tuntas motif di balik penyerangan terhadap Novel Baswedan, serta mendukung KPK tidak surut dalam pemberantasan koruptor. 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Pengobatan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, membutuhkan biaya besar sehingga lembaga tersebut minta bantuan pemerintah.

KPK berharap biaya pengobatan korban teror air keras itu ditanggung negara.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengakui telah menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di rumah dinas Wakil Presiden, Selasa (11/4/2017) malam.

Agus didampingi Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief, dan mantan Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji.

Kepada Jusuf Kalla, Agus meminta bantuan anggaran untuk biaya pengobatan Novel Baswedan yang disiram air keras di wajahnya pada Selasa (11/4/2017) lalu.

Baca: Novel Baswedan Dirujuk ke Rumah Sakit di Singapura

Novel kini dirawat di sebuah rumah sakit di Singapura setelah sebelumnya ditangani Rumah Sakit Mitra Keluarga, Kepala Gading, Jakarta dan Rumah Sakit Jakarta Eye Centre.

Menurut Agus, KPK terpaksa meminta bantuan pemerintah karena pihaknya tidak bisa serampangan menggunakan dana untuk keperluan pengobatan Novel yang cukup besar.

"Biayanya cukup besar, cukup besar lah. Kalau kami pergunakan anggaran KPK secara serampangan kan bisa jadi temuan," ujar Agus, di Jakarta, Rabu (12/4/2017) malam.

Oleh karena itu KPK minta penambahan perawatan Novel menjadi tanggungan negara.

Halaman
1234
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help