TribunKaltim/

Membangun Desa Diharapkan Menggunakan Bahan Baku Lokal, Ini Alasannya

beberapa desa di Tanah Air yang dulungan sangat tertinggal sudah naik kelas menjadi desa berkembang, maju, bahkan desa mandiri.

Membangun Desa Diharapkan Menggunakan Bahan Baku Lokal, Ini Alasannya
TRIBUNKALTIM.CO/MUHAMMAD ARFAN
Ivan Syahri Rangkuti, Kasubdit TTG Kemendes, PDT dan Transmigrasi 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Bergulir sejak tahun 2015 lalu, Dana Desa diklaim sudah memberi manfaat banyak bagi pembangunan di desa.

Ivan Syahri Rangkuti Kepala Sub Direktorat Teknologi Tepat Guna Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi mengemukakan, beberapa desa di Tanah Air yang dulungan sangat tertinggal sudah naik kelas menjadi desa berkembang, maju, bahkan desa mandiri.

"Dulu cukup banyak desa tertinggal di Indonesia," sebut Ivan saat disua Tribunkaltim.co, Senin (17/4/2017) usai menjadi pembicara di forum Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Desa di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, pukul 14.40 Wita.

Bagi Ivan, di Kalimantan Utara cukup banyak desa-desa pedalaman dan perbatasan. Karena faktor geografis dan konektivitas yang masih sulit, disarankan agar bahan baku pembangunan yang dilakukan di desa lebih banyak menggunakan bahan baku lokal desa setempat.

"Jangan mengadakan bahan baku dari luar. Karena pembangunan di desa memang diarahkan untuk dilaksanakan secara swakelola, tidak dipihakketigakan atau semacam lelang. Kecuali memang kalau perlu tim teknis seperti membangun jembatan," katanya.

Lalu program pemberdayaan masyarakat lewat pola pekerjaan swakelola diharapkan bisa terus menumbuhkan prinsip gotong-royong dan kebersamaan di lingkungan masyarakat desa.

Disinggung perihal pencairan Dana Desa yang masih terhambat, Ivan mengakui hal itu merupakan kendala berskala nasional. Pencairan Dana Desa dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD) terhambat faktor kebijakan dalam APBN.

"Ada sedikit kebijakan di Kementerian Keuangan yang diperbaiki. Termasuk juga dokumen persyaratan pencairan tahap I dari daerah yanh terlambat masuk," ujarnya.

Keadaan bertambah rumit setelah terbitnya Permendes PDT Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Ivan mengatakan, mestinya Permendes ini terbit sebelum proses presencanaan dilakukan di tingkat daerah.

"Nanti bisa dilakukan revisi RKP disesuaikan dengan Permendes 22/2016 itu. Sebagian sudah ada yang merevisi. Tinggal menunggu pencairan mulai April ini. Sebetulnya sih dimulai bulan Maret kemarin pencairan," tuturnya. (*)

Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Achmad Bintoro
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help