Aduh, Sulitnya Izin Mendirikan Pabrik CPO di Perbatasan. Begini Harapan Dewan Ketahanan Nasional

Datang ke sini, melihat ke lapangan. Jangan percaya di meja. Lihat di sini, apa sih permasalahannya? Apakah ada tumpang tindih?

Aduh, Sulitnya Izin Mendirikan Pabrik CPO di Perbatasan. Begini Harapan Dewan Ketahanan Nasional
TRIBUNKALTIM.CO/NIKO RURU
Rombongan Dewan Ketahanan Nasional, Rabu (19/4/2017) mengunjungi pabrik kelapa sawit PT Sempurna Sejahtera di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan 

Wantannas : Jangan Persulit Perizinan di Perbatasan


TRIBUNKALTIM.CO,NUNUKAN - Pemerintah diharapkan tidak mempersulit perizinan usaha perkebunan kelapa sawit di perbatasan Republik Indonesia Malaysia di Kabupaten Nunukan.

Pembantu Deputi Urusan Rencana Kontijensi Dewan Ketahanan Nasional, Marsma TNI Deri Pemba Syafar MM mengatakan, dari kunjungan yang dilakukan beberapa hari ini di Kabupaten Nunukan, pihaknya melihat masih ada persoalan terkait perizinan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

“Yang pasti perizinan. Perizinan ini, pemerintah harus hadir,” ujarnya, Rabu (19/4/2017) usai meninjau pabrik kelapa sawit PT Sempurna Sejahtera di Pulau Sebatik.

Dia mengatakan, untuk mempercepat perizinan dimaksud pemerintah harus hadir.

“Pemerintah itu yah kementeriannya dong? Yang terkait. Datang ke sini, melihat ke lapangan. Jangan percaya di meja. Lihat di sini, apa sih permasalahannya?  Apakah ada tumpang tindih? Ternyata kan kemungkinan ada. Ya sudah diperbaiki, dicarikan solusinya,” ujar deri Pemba.

Dia menyebutkan, persoalan perizinan ini terkait dengan regulasi yang diterbitkan pemerintah pusat.

“Iya nggak? Tidak mungkin di daerah. Kalau di daerah kan, diberikan otonomi untuk mengatur di situ, mungkin daerah sudah tandatangan semuanya. Tetapi karena undang-undangnya seperti itu regulasinya, dia harus hati-hati dong. Takut masuk penjara nanti,” ujarnya.

Dia sendiri menilai, perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nunukan, khususnya di kawasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, sangat penting.

Apalagi dalam sejarahnya, Kabupaten Nunukan menampung tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dideportasi dari Malaysia.

“Harusnya orang-orang di sini, semuanya menginvest, diperintahkan menampung  TKI-TKI yang bekerja di Malaysia di perkebunan kelapa sawit. Perusahaan ini kan dia hadir di sini harus dipermudah,” ujarnya.

Perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit ini juga hadir di Kabupaten Nunukan karena diminta pemerintah.

“Bukan dia yang mau, kalau melihat wawancaranya. Disuruh main di sini, dia datang dengan investasi,” ujarnya.(*)

Penulis: Niko Ruru
Editor: Achmad Bintoro
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help