Inilah Tujuan Dibalik Penerapan Skema Perhutanan Sosial

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Rafan A Dwinanto

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Skema Perhutanan Sosial bertujuan memberikan akses kepada masyarakat sekitar terhadap hutan.

Hal ini diungkapkan Muhammad Nasir dari Yayasan Prakarsa Borneo, usai Diskusi m3Machine 04, garapan Yayasan Bumi, Rabu (19/4/2017), di Hotel Aston Samarinda.

Dalam diskusi seri ke 4 ini, Yayasan Bumi mengangkat tema "Menyelamatkan Lahan dan Hutan Lewat Perhutanan Sosial".

Nasir mengungkapkan, selain memberikan akses masyarakat terhadap hutan, skema perhutanan sosial juga diharapkan menjadi jalan keluar konflik antara masyarakat dan perusahaan.

"Kerap terjadi konflik antara pemegang izin kehutanan dengan masyarakat sekitar hutan. Skema ini bisa jadi resolusinya," ungkap Nasir.

Terakhir, kata Nasir, skema perhutanan sosial, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap menjaga kelestarian hutannya.

"Selama ini, masyarakat kehilangan akses terhadap hutannya. Contoh, bila suatu kawasan ditetapkan sebagai hutan konservasi, atau hutan lindung, tentu tidak boleh ada aktivitas masyarakat di dalamnya. Begitu juga kalau hutan masuk dalam konsesi perusahaan," urai Nasir.

Terlebih, sebagian besar masyarakat adat di Kaltim, kehidupannya sangat tergantung dengan hutan. "Skema ini lahir karena masyarakat dipinggirkan dari hutannya," katanya lagi.

Untuk memercepat penerapan skema ini, menurut Nasir, diperlukan adanya alih kewenangan perhutanan sosial, dari Kementrian Kehutanan, kepada provinsi.

"Agar bisa dilakukan peralihan, skema perhutanan sosial ini harus masuk di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kaltim. Atau paling tidak dibuatkan Pergub (Peraturan Gubernur). Sehingga, proses izin lebih cepat," jelas Nasir. (*)