TribunKaltim/

Keluarga Balita Penderita Gizi Buruk: Jangankan Bayar Iuran BPJS Kesehatan, Untuk Makan Saja Susah

Keluarga penderita giziburuk di Bulungan belum menjadi peserta Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Bukan sepenuhnya kesalahan warga.

Keluarga Balita Penderita Gizi Buruk: Jangankan Bayar Iuran BPJS Kesehatan, Untuk Makan Saja Susah
Wakil Gubernur Kaltara Udin Hianggio menyambangi Anas, bayi penderita gizi buruk yang dirawat di kamar Jerry ruang perawatan anak Flamboyan, RSUD Soemarno Sosroatmotjo Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Rabu (19/4/2017). 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Masih adanya sejumlah warga di Kabupaten Bulungan dan beberapa daerah lainnya yang belum menjadi peserta Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, bukan sepenuhnya kesalahan warga.

Hal ini dikatakan Wakil Gubernur Kaltara Udin Hianggio usai meninjau Anas Faisal Alfath, bayi 8 bulan penderita gizi buruk yang sedang dirawat di RSUD Soemarno Sosroatmotjo Tanjung Selor, Rabu (19/4/2017).

Keluarga Anas yang tinggal di Desa Karang Tigau, Kecamatan Tanjung Palas Timur ini sendiri, merupakan salah contoh warga yang belum mengantongi kartu peserta BPJS Kesehatan dan kartu-kartu lainnya, yang merupakan program dari pemerintah pusat.

Bahkan karena kesulitan biaya, salah satu kakak Anas, Ryan terpaksa harus putus sekolah di tingkat SMP pada Februari 2017 lalu.

Udin menyebut bahwa masalah ini akan jadi perhatian kedepannya. Khusus untuk BPJS Kesehatan, adanya sejumlah iuran yang harus dibayar ketika ingin menjadi peserta BPJS, bagi sebagian warga menurutnya memang cukup memberatkan.

Kebijakan BPJS ini juga menurutnya sangat penting untuk dikaji ulang.

"Untuk makan saja susah, apalagi bayar iuran. Kalau dia satu keluarga 5 orang, minimal Rp.125ribu satu bulan. Itu harus. Apabila tidak bayar, tidak bisa dapat pelayanan di rumah sakit, di puskemas," ujarnya menirukan keluhan keluarga Anas.

Sewaktu masih menjabat Walikota Tarakan dulu kata Udin, dia sudah berupaya menuntaskan masalah kesehatan tersebut.

Hak-hak masyarakat yang tidak mampu diantaranya untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan kata itu, tetap dijamin oleh pemerintah. Dia juga menyayangkan dihapusnya bonus untuk pelajar beprrestasi, yang pernah digagasnya sewaktu menjabat Walikota Tarakan dulu.

"Pemerintah harus peka terhadap hal-hal seperti ini. Pendidikan juga begitu," ujarnya.(*)


Penulis: Doan E Pardede
Editor: Achmad Bintoro
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help