TribunKaltim/

Legislator Ini Sebut Program Pengendalian Banjir Kota Tepian Bakal Tak Maksimal

Meski demikian, Jasno menolak dikatakan DPRD ikut dalam perencanaan pembiayaan banjir yang tak matang tersebut.

Legislator Ini Sebut Program Pengendalian Banjir Kota Tepian Bakal Tak Maksimal
TRIBUNKALTIM.CO/BUDHI HARTONO
Anggota DPRD Samarinda, Jasno 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Rafan A Dwinanto

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Alokasi penanganan banjir di Jalan KH Wahid Hasyim berpotensi tidak terserap optimal.

Pasalnya, perubahan mata anggaran dari multiyears contract (MYC) ke tahun tunggal, baru bisa dilaksanakan di APBD Perubahan 2017, Samarinda.

Anggota Komisi III, DPRD Samarinda, Jasno, mengatakan, kondisi ini merupakan konsekuensi dari upaya Pemkot Samarinda membatalkan Program Pengendalian Banjir dengan skema MYC.

"Ya MYC kan masuk APBD murni. Apa saja yang tidak terpakai di murni, ya dialokasikan atau diganti mata anggarannya di APBD Perubahan. Aturannya seperti itu," kata Jasno.

Lantas, bagaimana jika serapan anggaran tak maksimal jika pekerjaan baru bisa dilaksanakan usai APBD Perubahan 2017 ditetapkan?

"Itu konsekuensi perencanaan yang tak matang," kata Jasno.

Meski demikian, Jasno menolak dikatakan DPRD ikut dalam perencanaan pembiayaan banjir yang tak matang tersebut.

"Yang merencanakan itu dinas teknis. Kalau kami di DPRD kan bersepakat kalau pengendalian banjir itu dibiayai dengan skema MYC. Jika tetap dengan skema tersebut, kan serapan anggaran bisa maksimal," kata politisi asal PAN ini.

Dengan pola MYC, menurut Jasno, pekerjaan di lapangan akan terus berjalan, meski tahun anggaran berakhir.

"Karena kepastian pengalokasian anggaran itu ada," ujarnya. (*)

Penulis: Rafan Dwinanto
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help