TribunKaltim/
Home »

News

» Etam

Pilgub Kaltim

Ini Waktu Pelaksanaan Pilgub Kaltim yang telah Ditetapkan KPU, Tahapan Dimulai Agustus 2017

Kita sudah ajukan kebutuhan untuk pelaksanaan pilgub 2018. Usulan kita Rp 488 miliar. Pemprov minta dikurangi, kita kurangi jadi Rp 428 miliar.

Ini Waktu Pelaksanaan Pilgub Kaltim yang telah Ditetapkan KPU, Tahapan Dimulai Agustus 2017
tribunkaltim.co/budhi hartono
Syarifuddin Rusli, Sekretaris KPU Kaltim memakai kemeja safari hitam 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim Budhi Hartono

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tanggal 27 Juni 2018 mendatang.

Maka tanggal itu, merupakan pencoblosan juga Pemilihan Gubernur Kaltim‎ periode 2018-2023. Hanya saja, hingga saat ini persoalan dana Pilgub belum jelas berapa yang akan dialokasikan dari Pemprov Kaltim.

Sekretaris KPU Provinsi Kaltim, Syarifuddin Rusli membenarkan, bahwa KPU RI sudah menetapkan tanggal pencoblosan‎ Pilkada serentak 2018, jatuh pada 27 Juni 2018.

"Berarti pencoblosan pilgub tanggal 27 Juni. Kami siap melaksanakan itu. Artinya, tahapan akan dimulai Agustus 2017 nanti.

Karena tahapan dimulai 10 bulan sebelum pencoblosan," jelas Syarifuddin Rusli yang biasa disapa Ambi, kepada Tribun, Jumat (21/4/2‎017).

Baca: Rakercab DPC Gerindra Balikpapan, Mantapkan Langkah Usung Yusran Aspar Maju di Pilgub Kaltim

Baca: Sekretaris Demokrat Ungkapkan PAN Sudah Deal Berkoalisi di Pilgub

Dengan ditetapkannya tanggal pencoblosan Pilkada serentak 2018, ia menyatakan, KPU Kaltim siap menggelar Pilgub 2018. Hanya saja, dana untuk pelaksanaan pilgub tersedia.

"Kita sudah ajukan kebutuhan untuk pelaksanaan pilgub 2018. Usulan kita Rp 488 miliar. Pemprov minta dikurangi, kita kurangi jadi Rp 428 miliar.

Itu kita pangkas dari sewa tempat dan lainnya. ‎Tetapi, sampai saat ini belum ada jawaban dari pemerintah," tuturnya.

Ia menjelaskan, pengurangan anggaran untuk biaya sewa, Pemprov menyurati pemerintah kabupaten/kota untuk menyiapkan gedung dan peralatannya.

"Mulai dari kecamatan, keluarahan sampai desa. Itu untuk ruang PPK (Panitia Pemilih Kecamatan), seperti komputer, listrik, gedung. Jadi anggarannya Rp 428 miliar," bebernya.

Setelah memangkas anggaran biaya sewa, lanjut dia, Pemprov meminta dikurangi lagi menjadi Rp 350 miliar.

"Untuk menghapus sewa mobil kegitan diklat di KPU Provinsi, dari 3-4 unit mobil, hanya 1-2 mobil. Dan jumlah anggota pokja dari 15 orang dikurangi menjadi 8 orang," tuturnya. (*)

Penulis: Budhi Hartono
Editor: Amalia Husnul Arofiati
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help